Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Pastikan Seluruh Pembangunan di Papua Tetap Jalan

Kompas.com - 05/12/2018, 10:27 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan pembangunan infrastruktur di seluruh lokasi di Papua tetap berjalan pascapembantaian sejumlah pekerja proyek jembatan di distrik Yigi, Nduga, Papua.

"Pembangunan harus tetap berjalan. Pemerintahan Jokowi ingin meratakan pembangunan di Papua, tidak mengenal situasi. Untuk itu, walaupun diganggu, pemerintah tetap jalan karena ini kebutuhan masyarakat Papua," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Baca juga: Menhan: Tidak Ada Negosiasi, Menyerah atau Diselesaikan

Moeldoko berharap, para kontraktor yang saat ini tengah menggarap proyek infrastruktur di Papua tidak gentar.

Ia memastikan pemerintah terus berupaya meningkatkan keamanan di wilayah-wilayah rawan di Papua.

Menurut dia, TNI/Polri sudah mengirim 154 personel gabungan untuk memulihkan situasi.

Mereka akan ditempatkan untuk mengawal sejumlah proyek yang rawan serangan dari kelompok bersenjata.

"Di daerah-daerah yang ternyata tidak aman, maka perusahaan-perusahaan atau BUMN yang sedang bekerja harus perlu pengawalan TNI-Polri, agar pembangunan tetap berjalan baik," kata dia.

Baca juga: Pengakuan Korban Selamat Pembantaian Pekerja di Nduga Papua, 19 Orang Dipastikan Dibunuh

Moeldoko menegaskan, infrastruktur di Papua sangat diperlukan untuk membuka isolasi serta meningkatkan kesejahteraan hingga keamanan di wilayah itu.

"Harapannya kesejahteraan meningkat, keamanan juga akan berubah. Ini kan prosperity dan security, dua mata uang," kata dia

Sebelumnya, sekelompok orang bersenjata membantai para pekerja proyek PT Istaka Karya yang terjadi di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.

Diduga, sebanyak 31 orang tewas. Saat itu, para pekerja sedang melakukan pembangunan jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, Kabupaten Nduga.

Baca juga: 6 Fakta Pembantaian 31 Pekerja oleh KKB di Nduga Papua, Ratusan Aparat Dikerahkan hingga Sulitnya Medan

Informasi yang diterima dari berbagai sumber, para pekerja pembangunan jembatan itu diduga dibunuh lantaran mengambil foto pada saat perayaan HUT Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) oleh KKB tak jauh dari lokasi kejadian.

Saat salah satu pekerja mengambil foto, hal itu kemudian diketahui oleh kelompok KKB.

Hal itu membuat mereka marah dan mencari orang yang mengambil foto hingga berimbas kepada pekerja lainnya yang ada di kamp pembangunan jembatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com