Kata Fahri Hamzah, Aturan Pengangkatan Honorer Diteken Jokowi karena Mau Pemilu

Kompas.com - 03/12/2018, 11:39 WIB
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat ditemui seusai Sidang Paripurna Masa Sidang I Tahun 2018-2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/10/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat ditemui seusai Sidang Paripurna Masa Sidang I Tahun 2018-2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, langkah Presiden Joko Widodo meneken aturan tentang pengangkatan pegawai honorer adalah demi kepentingan Pemilihan Presiden 2019.

Menurut dia, seharusnya aturan semacam ini bisa dibuat jauh sebelum tahapan Pilpres 2019.

"Ya karena mau pemilu," kata Fahri singkat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/12/2018).

Baca juga: Presiden Jokowi Teken Aturan untuk Angkat Pegawai Honorer

Fahri menyayangkan beberapa poin mengenai aturan ini. Salah satunya pegawai honorer yang lolos seleksi tidak mendapatkan pensiun seperti PNS.

Padahal, kata dia, pegawai honorer berjuang diangkat agar bisa mendapatkan pensiun di ujung kariernya.

"Ini kan tambal sulam karena kan tidak menjamin pensiun. Itu problem lah. Orang mau kerja gitu terus pensiunnya bagaimana? Guru itu mau jadi guru karena ada pensiunnya," ujar Fahri.

Baca juga: Istana Akui Tak Bisa Puaskan Seluruh Honorer

Presiden Jokowi telah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar pegawai negeri sipil (PNS).

Nantinya, honorer yang diangkat juga akan memiliki kewajiban dan hak keuangan yang sama dengan ASN yang berstatus sebagai PNS dalam pangkat dan jabatan yang setara.

Hanya saja, tak akan mendapatkan pensiun layaknya PNS.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

PKK Jabar: Perencanaan Kehamilan Jadi Kunci Tekan Angka Stunting

PKK Jabar: Perencanaan Kehamilan Jadi Kunci Tekan Angka Stunting

Regional
Di Jatim, Tenaga Pemilu yang Meninggal Dapat Santunan Rp15 Juta dan Piagam Penghargaan

Di Jatim, Tenaga Pemilu yang Meninggal Dapat Santunan Rp15 Juta dan Piagam Penghargaan

Regional
'Spoiler' Film Avengers: Endgame, Pria di Hong Kong Ini Dihajar di Luar Bioskop

"Spoiler" Film Avengers: Endgame, Pria di Hong Kong Ini Dihajar di Luar Bioskop

Internasional
Rumah Ambruk di Johar Baru Timpa Mikrolet dan Ojek Online

Rumah Ambruk di Johar Baru Timpa Mikrolet dan Ojek Online

Megapolitan
Di Jateng, Petugas Pemilu yang Meninggal Dapat Santunan Rp 10 Juta

Di Jateng, Petugas Pemilu yang Meninggal Dapat Santunan Rp 10 Juta

Regional
Bertemu Jokowi di Istana, Ini Penjelasan Presiden KSPI Said Iqbal

Bertemu Jokowi di Istana, Ini Penjelasan Presiden KSPI Said Iqbal

Nasional
Ini Kata Kim Jong Un soal Trump Saat Bertemu dengan Putin

Ini Kata Kim Jong Un soal Trump Saat Bertemu dengan Putin

Internasional
BNN Sumut Bongkar Jaringan Narkoba Internasional yang Dikendalikan Napi dari Dalam Lapas Tanjung Gusta

BNN Sumut Bongkar Jaringan Narkoba Internasional yang Dikendalikan Napi dari Dalam Lapas Tanjung Gusta

Regional
Pimpinan Komisi II: Tidak Boleh Ada Lagi Korban Jiwa di Pemilu

Pimpinan Komisi II: Tidak Boleh Ada Lagi Korban Jiwa di Pemilu

Nasional
11 Senjata Api Dilaporkan Hilang Dicuri dari Kantor Polisi di Selandia Baru

11 Senjata Api Dilaporkan Hilang Dicuri dari Kantor Polisi di Selandia Baru

Internasional
Prabowo-Sandiaga Instruksikan Agar Relawan Pengawal Suara Diperhatikan

Prabowo-Sandiaga Instruksikan Agar Relawan Pengawal Suara Diperhatikan

Nasional
Bupati Labuhan Batu Utara Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Korupsi Senilai Rp 3 Miliar

Bupati Labuhan Batu Utara Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Korupsi Senilai Rp 3 Miliar

Regional
Foto 'Salaman' Pangeran William dan PM Selandia Baru Jadi Viral

Foto "Salaman" Pangeran William dan PM Selandia Baru Jadi Viral

Internasional
Tanah Bergerak di Nyalindung Sukabumi, Jumlah Rumah Rusak Bertambah

Tanah Bergerak di Nyalindung Sukabumi, Jumlah Rumah Rusak Bertambah

Regional
Ketua KPU Nilai Tim Pencari Fakta Kecurangan Pemilu Belum Diperlukan

Ketua KPU Nilai Tim Pencari Fakta Kecurangan Pemilu Belum Diperlukan

Nasional

Close Ads X