Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Baru Tahu Program Kirim Buku Gratis Terkendala Anggaran

Kompas.com - 03/12/2018, 08:11 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo baru tahu program pengiriman buku gratis lewat kantor Pos terkendala masalah anggaran.

Program ini digagas Jokowi agar masyarakat bisa mengirim buku gratis ke seluruh wilayah Indonesia setiap tanggal 17 setiap bulannya.

Kini, program tersebut terancam dihentikan karena PT Pos Indonesia keberatan dengan anggaran yang harus dikeluarkan.

"Saya baru dengar, nanti akan saya cek dan selesaikan," kata Jokowi saat ditanya wartawan terkait program ini, di sela-sela kunjungan kerjanya di Jawa Barat, Minggu (2/12/2018).

Baca juga: Minta Program Kirim Buku Gratis Dilanjutkan, Pemerintah Belum Beri Kepastian Anggaran

Jokowi menjamin program yang dibahasnya pada Juni 2017 ini akan terus berjalan. Ia meminta masyarakat yang terbiasa memanfaatkan program ini untuk mengirim buku secara gratis untuk tidak khawatir.

"Tiap bulan tetap akan kami carikan anggarannya. Enggak ada masalah. Itu bukan anggaran banyak," kata Jokowi.

Sempat dihentikan

Pada awal November lalu, PT Pos sempat memutuskan menghentikan sementara program pengiriman buku gratis karena masalah anggaran.

Hingga Oktober 2018, PT Pos sudah menggelontorkan dana Rp 13,051 miliar. PT Pos tidak bisa lagi menanggung biaya pengiriman buku gratis karena sudah jauh melebihi dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.

Apalagi, program pengiriman buku gratis ini juga belum mempunyai payung hukum sehingga pertanggungjawaban anggarannya menjadi sulit.

Baca juga: Program Kirim Buku Gratis Tetap Dilanjutkan hingga Desember

PT Pos berharap anggaran pengiriman buku gratis ini bisa ditanggung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai institusi yang terkait.

Setelah melakukan rapat dengan Kemendikbud, PT Pos akhirnya melanjutkan program ini hanya sampai bulan Desember 2018.

Direktur Hubungan Strategis dan Kelembagaan PT Pos Indonesia Noer Fajrieansyah mengatakan, dalam rapat itu pihak Kemendikbud meminta program ini dilanjutkan karena sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya para pegiat literasi.

Kendati demikian, dalam rapat itu pihak Kemendikbud juga tak bisa memberikan kepastian apakah bisa menyediakan anggaran untuk program ini.

Baca juga: Kirim Buku Gratis, Program yang Digagas Jokowi, Kini Terhenti

"Akhirnya kami putuskan untuk bulan November dan Desember ini tetap dijalankan pengiriman buku gratis, sambil menunggu kepastian pembiayaan," kata Fajrie kepada Kompas.com, Jumat (16/11/2018).

Fajrie berharap pemerintah bisa segera memberikan kepastian mengenai skema pembiayaan ini.

Jika tidak, maka program pengiriman buku gratis ini tidak akan dilanjutkan pada tahun 2019 mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Nasional
Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Nasional
Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

Nasional
Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com