JAKARTA, KOMPAS.com - Supriatin (26) sangat merasakan manfaat program pengiriman buku gratis yang digagas Presiden Joko Widodo.
Setiap tanggal 17 tiap bulannya, perempuan yang akrab disapa Titin ini bisa mengirimkan 3 kardus buku seberat 45 kilogram lewat Kantor Pos di Lapangan Banteng Utara, Jakarta Pusat.
"Kalau kirim buku lewat jalur express biasa di PT Pos, 45 kg bisa makan ongkos Rp 3.240.000," kata Titin kepada Kompas.com, Rabu (14/11/2018).
Titin mengirim buku sebanyak itu untuk sejumlah rumah baca yang ada di kampung halamannya di Reok, Manggarai, Nusa Tenggara Timur.
Salah satunya adalah Bengkel Baca Reok, sebuah rumah baca yang didirikan oleh Titin. Harapannya bisa meningkatkan minat baca bagi anak-anak di NTT.
Baru setahun berdiri, rumah baca itu sudah memiliki koleksi 7000 buku. Sebagian besar buku itu adalah kiriman Titin dari Jakarta, yang ia dapat dari para donatur dan teman seprofesi.
"Awalnya buku koleksi pribadi. Akhirnya kenal puluhan donaturnya di Jakarta, di antaranya teman-teman wartawan di Istana dan aktivis perempuan," kata Titin yang berprofesi sebagai jurnalis di salah satu media daring.
Data yang didapat Kompas.com dari PT Pos Indonesia, sejak Mei 2017-Oktober 2018, perusahaan plat merah itu sudah melakukan 45.252 kali pengiriman buku gratis.
Total berat buku yang dikirim itu mencapai 288.978 kilogram.
Buku paling sering dikirim dari Jakarta sebanyak 16.838 kali.
Sementara Nusa Tenggara Timur menjadi daerah yang paling sering menjadi tujuan pengiriman, yakni sebanyak 10.700 kali.
Biaya kirim yang harus ditanggung oleh PT Pos Indonesia selama program ini berjalan mencapai Rp 13.459.892.352.
Dihentikan sementara
Sayangnya, program yang dirasakan sangat bermanfaat bagi para pegiat literasi ini harus dihentikan sementara terhitung mulai bulan November ini. Sebab, PT Pos Indonesia terkendala masalah pendanaan.
PT Pos tidak bisa lagi menanggung biaya pengiriman buku gratis karena sudah melebihi dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
"Ia sementara memang kita hentikan. Karena itu program yang sangat costly. Kami sedang mencari sumber pendanaan yang bisa dipikul bareng," kata Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi Setijono saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (13/11/2018).
Gilarsi berharap, pemerintah bisa menemukan solusi yang tepat atas permasalahan ini. Ia berharap, PT Pos mendapat sokongan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan bisa menggelontorkan sebagian anggarannya untuk mendukung program pengiriman buku gratis ini.
"Karena ini program yang tentu pencerdasan masyarakat, yang lebih relevan Mendikbud. Semoga Mendikbud respons positif," kata Gilarsi.