Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P Tantang Prabowo Buka-bukaan Harta Kekayaan

Kompas.com - 01/12/2018, 16:43 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menantang calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk buka-bukaan harta kekayaan.

Tantangan ini disampaikannya menyusul rencana Partai Berkarya untuk melaporkan Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah ke polisi karena menyebut Presiden ke-2 RI Soeharto adalah guru korupsi.

"Dengan rencana gugatan dari Partai Berkarya itu, jadi sebuah momentum bagi para pemimpin berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan saat itu. Saatnya juga membuka harta kekayaanny dari mana asalnya," ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro Jakarta Pusat, Sabtu (1/12/2018).

"Pak Prabowo berapa triliun kekayaan dia? Dan dari mana itu? Inilah momentum yang tepat," lanjut dia.

Baca juga: Polemik Soeharto Guru Korupsi, Sekjen PDI-P Singgung Posisi Amien Rais

Hasto menilai, rencana Partai Berkarya melaporkan Basarah ke Polri seolah menegasikan pernyataan Basarah. Menurut Hasto, praktik korupsi yang dilakukan Soeharto beserta kroni-kroninya merupakan fakta sejarah.

Ia mengatakan, seluruh aktivis antikorupsi di Indonesia memiliki informasi mengenai praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang terjadi pada era Soeharto.

"Tidak hanya PDI-P (yang mengetahui praktik korupsi Soeharto). Banyak juga penggiat korupsi yang tahu. Bahkan, berbagai dokumen, termasuk salah satu TAP MPR dibuat untuk mengusut seluruh harta kekayaan Pak Harto dan kroninya," ujar Hasto.

Ia mencontohkan, beberapa praktik KKN yang terjadi di era Soeharto adalah pembuatan Keppres Nomor 42 Tahun 1996 tentang Pembuatan Mobil Nasional.

"Pemalsuan mobil impor dari Korea, diganti merek, seolah-olah itu mobil ciptaan Indonesia. Ada keuntungan dari pajak di situ," ujar Hasto.

Baca juga: PDI-P Klaim Banyak Advokat Siap Bela Ahmad Basarah soal Soeharto Guru Korupsi

Polemik ini bermula dari pernyataan Basarah bahwa maraknya korupsi di Indonesia dimulai sejak era Presiden ke-2 Soeharto. Ia pun menyebut Soeharto sebagai guru dari korupsi di Indonesia.

"Jadi, guru dari korupsi di Indonesia sesuai TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 itu mantan Presiden Soeharto dan itu adalah mantan mertuanya Pak Prabowo," kata dia.

Pernyataan Basarah merespons pidato Prabowo Subianto di sebuah forum internasional di Singapura.

Prabowo mengatakan, "Isu utama di Indonesia sekarang adalah maraknya korupsi, yang menurut saya sudah seperti kanker stadium 4".

Kemudian, Partai Berkarya berencana melaporkan Basarah ke Polri atas pernyataannya "Soeharto adalah guru korupsi."

Meski demikian, saat ini internal partai sedang berkonsultasi dengan keluarga Soeharto terlebih dahulu. Namun, ia yakin "Keluarga Cendana" menyetujui rencana pelaporan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com