Polemik "Soeharto Guru Korupsi", Sekjen PDI-P Singgung Posisi Amien Rais

Kompas.com - 01/12/2018, 12:32 WIB
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Rumah Cemara, Jakarta, Kamis (30/8/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINSekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Rumah Cemara, Jakarta, Kamis (30/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyinggung politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang dinilai bergeming dalam polemik " Soeharto guru korupsi".

Sebagai salah satu tokoh reformasi, seharusnya Amien mengungkapkan kesetujuannya atas pernyataan "Soeharto guru korupsi" yang diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah.

"Kalau beliau mau menggunakan hati nurani dan pikirannya, tentu saja akan berpihak kepada Pak Ahmad Basarah," ujar Hasto saat dijumpai di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12/2018).

Baca juga: Berkarya juga Akan Laporkan Sekjen PSI karena Sebut Soeharto Simbol KKN

Namun, Hasto melihat Amien Rais bersikap sebaliknya.

Ia pun berharap Amien tidak berubah soal pandangannya terhadap Soeharto, Presiden ke-2 RI, di mana Amien turut menggulingkannya dalam peristiwa reformasi 1998.

"Pak Amien Rais kalau menggunakan hati nurani dan pikiran jernih, harusnya juga melihat Pak Harto sebagai simbol sebagai induk dari korupsi yang terjadi dengan menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan," kata Hasto.

"Kecuali (Amien Rais) sudah berubah ya, kecuali masih mendukung korupsi kolusi dan nepotisme," lanjut dia.

Polemik ini bermula dari pernyataan Basarah bahwa maraknya korupsi di Indonesia dimulai sejak era Presiden ke-2 Soeharto. Berdasarkan itu, Basarah menyebut Soeharto sebagai guru dari korupsi di Indonesia.

Baca juga: PDI-P Klaim Banyak Advokat Siap Bela Ahmad Basarah soal Soeharto Guru Korupsi

Berikut pernyataan Basarah mengenai hal itu : "Jadi, guru dari korupsi di Indonesia sesuai TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 itu mantan Presiden Soeharto dan itu adalah mantan mertuanya Pak Prabowo."

Pernyataan Basarah sendiri sebenarnya merupakan respons dari pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto di sebuah forum internasional di Singapura.

Prabowo mengatakan, "isu utama di Indonesia sekarang adalah maraknya korupsi, yang menurut saya sudah seperti kanker stadium 4."

Belakangan, Partai Berkarya pun berencana melaporkan Basarah ke Polri atas pernyataannya "Soeharto adalah guru korupsi."

Meski demikian, saat ini internal partai sedang berkonsultasi dengan keluarga Soeharto terlebih dahulu. Namun ia yakin "keluarga cendana" menyetujui rencana pelaporan tersebut.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X