Sekjen PDI-P Tantang Prabowo Buka-bukaan Harta Kekayaan

Tantangan ini disampaikannya menyusul rencana Partai Berkarya untuk melaporkan Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah ke polisi karena menyebut Presiden ke-2 RI Soeharto adalah guru korupsi.

"Dengan rencana gugatan dari Partai Berkarya itu, jadi sebuah momentum bagi para pemimpin berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan saat itu. Saatnya juga membuka harta kekayaanny dari mana asalnya," ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro Jakarta Pusat, Sabtu (1/12/2018).

"Pak Prabowo berapa triliun kekayaan dia? Dan dari mana itu? Inilah momentum yang tepat," lanjut dia.

Hasto menilai, rencana Partai Berkarya melaporkan Basarah ke Polri seolah menegasikan pernyataan Basarah. Menurut Hasto, praktik korupsi yang dilakukan Soeharto beserta kroni-kroninya merupakan fakta sejarah.

Ia mengatakan, seluruh aktivis antikorupsi di Indonesia memiliki informasi mengenai praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang terjadi pada era Soeharto.

"Tidak hanya PDI-P (yang mengetahui praktik korupsi Soeharto). Banyak juga penggiat korupsi yang tahu. Bahkan, berbagai dokumen, termasuk salah satu TAP MPR dibuat untuk mengusut seluruh harta kekayaan Pak Harto dan kroninya," ujar Hasto.

Ia mencontohkan, beberapa praktik KKN yang terjadi di era Soeharto adalah pembuatan Keppres Nomor 42 Tahun 1996 tentang Pembuatan Mobil Nasional.

"Pemalsuan mobil impor dari Korea, diganti merek, seolah-olah itu mobil ciptaan Indonesia. Ada keuntungan dari pajak di situ," ujar Hasto.

Polemik ini bermula dari pernyataan Basarah bahwa maraknya korupsi di Indonesia dimulai sejak era Presiden ke-2 Soeharto. Ia pun menyebut Soeharto sebagai guru dari korupsi di Indonesia.

"Jadi, guru dari korupsi di Indonesia sesuai TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 itu mantan Presiden Soeharto dan itu adalah mantan mertuanya Pak Prabowo," kata dia.

Pernyataan Basarah merespons pidato Prabowo Subianto di sebuah forum internasional di Singapura.

Prabowo mengatakan, "Isu utama di Indonesia sekarang adalah maraknya korupsi, yang menurut saya sudah seperti kanker stadium 4".

Kemudian, Partai Berkarya berencana melaporkan Basarah ke Polri atas pernyataannya "Soeharto adalah guru korupsi."

Meski demikian, saat ini internal partai sedang berkonsultasi dengan keluarga Soeharto terlebih dahulu. Namun, ia yakin "Keluarga Cendana" menyetujui rencana pelaporan tersebut.