PDI-P Klaim Banyak Advokat Siap Bela Ahmad Basarah soal "Soeharto Guru Korupsi"

Kompas.com - 01/12/2018, 12:01 WIB
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat ditemui di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/9/2018).Reza Jurnaliston Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat ditemui di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com -- Sejumlah advokat dari penjuru Indonesia diklaim menyatakan siap untuk membela Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah.

Diketahui, Partai Berkarya berencana melaporkan Basarah ke polisi atas pernyataannya bahwa Presiden ke-2 RI adalah guru koruptor.

Kesiapan para advokat itu diungkapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebelum acara Rapat Koordinasi Pemilu 2019 dan Persiapan HUT ke-46 PDI Perjuangan.

"Kami sudah mendapatkan banyak telepon dari daerah-daerah, banyak ya advokat yang siap membela Pak Ahmad Basarah," ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12/2018).


Baca juga: Partai Berkarya Berencana Polisikan Ahmad Basarah Gara-gara Soeharto Guru Korupsi

Hasto menambahkan, rencana Partai Berkarya melaporkan Basarah ke polisi itu ditanggapi serius oleh internal partainya.

Sebab, pernyataan Basarah yang dipersoalkan Berkarya itu sebenarnya ingin membangkitkan momentum mengingat kembali semangat reformasi di tengah masyarakat. Salah satunya soal pemberantasan korupsi.

"Karena ini sekaligus menjadi momentum untuk memastikan bahwa seluruh semangat reformasi untuk membentuk pemerintahan yang bersih dari KKN itu betul-betul dijalankan," ujar Hasto.

Namun, upaya tersebut justru ternyata direspons negatif oleh Berkarya. Oleh sebab itu, PDI Perjuangan akan terus mengawal agar semangat reformasi, khususnya anti KKN, tetap bergelora di masyarakat.

Polemik ini bermula dari pernyataan Basarah bahwa maraknya korupsi di Indonesia dimulai sejak era Presiden ke-2 Soeharto. Berdasarkan itu, Basarah menyebut Soeharto sebagai guru dari korupsi di Indonesia.

Berikut pernyataan Basarah mengenai hal itu : "Jadi, guru dari korupsi di Indonesia sesuai TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 itu mantan Presiden Soeharto dan itu adalah mantan mertuanya Pak Prabowo."

Pernyataan Basarah sendiri sebenarnya merupakan respons dari pidato calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto di sebuah forum internasional di Singapura.

Prabowo mengatakan, "isu utama di Indonesia sekarang adalah maraknya korupsi, yang menurut saya sudah seperti kanker stadium 4."

Belakangan, Partai Berkarya pun berencana melaporkan Basarah ke Polri atas pernyataannya "Soeharto adalah guru korupsi."

Meski demikian, saat ini internal partai sedang berkonsultasi dengan keluarga Soeharto terlebih dahulu. Namun ia yakin "keluarga cendana" menyetujui rencana pelaporan tersebut.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

Nasional
Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

Nasional
Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

Nasional
Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

Nasional
Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

Nasional
Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

Nasional
Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

[POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

Nasional
Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Nasional
MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

Nasional
Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

Nasional
Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

Nasional
Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

Nasional
Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

Nasional
Close Ads X