Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Canda Ketua HIPMI soal Alasan Tak Dukung Sandiaga...

Kompas.com - 29/11/2018, 21:48 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia telah menyatakan dukungan politiknya pada Pilpres 2019. Bahlil mendukung pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. 

Dia bahkan masuk dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf. 

Saat ditanya mengapa dia mendukung Jokowi-Ma'ruf, dan bukan berpihak pada pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bahlil menjawabnya dengan canda. 

Bahlil lebih mendukung Jokowi ketimbang Sandiaga, padahal Sandiaga adalah ketua umum HIPMI periode 2005-2008 atau pendahulu Bahlil. 

Baca juga: Sandi: Rupiah Lagi Keok, Hipmi Tak Perlu Pergi ke Luar Negeri

"Kalau ditanyakan Bang Sandi itu pernah di HIPMI, iya, dia mantan ketua umum. Tetapi harus diingat, Pak Jokowi itu juga kader HIPMI Solo. Jadi dua-duanya ini kader HIPMI," ujar Bahlil di Posko Cemara, Kamis (29/11/2018). 

Bahlil pun melontarkan guyonan ketika ditanya alasannya lebih memilih Jokowi. Dia mengatakan kontestasi pemilu tahun depan adalah pemilihan presiden.

Oleh karena itu, Bahlil lebih memilih mendukung calon presiden, bukan wakil presiden.

"Dalam UU itu kan pileg dan pilpres, enggak ada pilwapres (pemilihan wakil presiden). Ya aku dukung Pak Jokowi lah, kader HIPMI yang calon presiden kan cuma dia," kata Bahlil.

"Kader HIPMI enggak mau wapres, capres dong. Wapres kan orang nomor dua. Kita sudah ada nomor satu, kok malah nomor dua," tambah dia.

Namun, dia menambahkan bahwa HIPMI bukan organisasi politik. Dukungannya merupakan dukungan pribadi, tanpa membawa nama HIPMI.

Terkait dengan sejumlah pengusaha yang mendukung Jokowi-Ma'ruf, Bahlil melihat itu lantaran banyak koleganya yang memandang pemerintahan Jokowi benar-benar membangun Indonesia.

Baca juga: Erick Thohir Optimistis Mayoritas Hipmi dan Kadin Dukung Jokowi-Maruf

"Kita tahu pertumbuhan ekonomi kita itu kan hanya bertumpu pada Pulau Jawa ya dulunya. Sekarang dengan infrastruktur, maka pertumbuhan ekonomi itu sudah menyebar di seluruh wilayah," kata dia.

Infrastruktur yang dibangun pemerintah pada akhirnya menguntungkan pengusaha juga. Dari pengusaha besar sampai ke pengusaha kecil. Dunia usaha semakin maju karena mudahnya akses ke berbagai tempat.

"Bohong kalau ada pengusaha yang menyatakan bahwa membangun usaha besar tanpa infrastruktur," ujar Bahlil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com