Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arsul Sani: PPP Hasil Muktamar Jakarta Sudah Bubar

Kompas.com - 29/11/2018, 11:21 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mempertanyakan dukungan PPP hasil muktamar Jakarta yang dipimpin oleh Humphrey Djemat kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pasalnya, ia menilai, PPP hasil muktamar Jakarta sudah bubar. Sebab, Djan Faridz, yang sebelumnya menjadi ketua umum, telah menyatakan mundur.

"Yang disebut PPP Muktamar Jakarta itu sudah bubar, karena yang menyatakan diri sebagai Ketua Umumnya, yakni Djan Faridz, sudah mundur," ujar Arsul kepada Kompas.com, Kamis (29/11/2018).

Baca juga: PPP Hasil Muktamar Jakarta Deklarasi Dukungan untuk Prabowo-Sandiaga

Sekjen PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/4/2018)Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim Sekjen PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/4/2018)
Selain itu, lanjut Arsul, sejumlah petinggi PPP hasil muktamar Jakarta juga sudah mengikuti jejak Djan Faridz.

Ia mencontohkan, Sekjen PPP muktamar Jakarta Dimyati Natakusumah saat ini sudah menjadi caleg DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk daerah pemilihan Banten.

Kemudian Wakil Ketua Umumnya, Epiyardi Asda, menjadi caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk dapil Jakarta.

Baca juga: Humphrey Sebut Konstituen Ingin PPP Dukung Prabowo-Sandiaga

Sementara, Wakil Ketua Umum yang lain, yakni Nukman Abdul Hakim, telah memutuskan bergabung dengan PPP pimpinan Romahurmuziy dan menjadi caleg untuk dapil Jawa Barat II.

"Salah satu Ketua yang sering jadi jubirnya, bernama Ahmad Gojali Harahap, sudah jadi caleg Golkar dapil Jakarta Timur," kata Arsul.

Sebelumnya, PPP hasil Muktamar Jakarta menyatakan dukungannya kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

Baca juga: Dapat Dukungan dari PPP Muktamar Jakarta, Ini Kata Prabowo

Ketua umum PPP hasil muktamar Jakarta Humphrey Djemat mengatakan, deklarasi dukungan tersebut merupakan hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada 15 hingga 16 November 2018 lalu.

Humphrey mengatakan, keputusan untuk mendukung Prabowo berangkat dari adanya kesamaan visi dan misi.

Menurut dia, PPP hasil muktamar Jakarta juga memiliki visi untuk mensejahterakan umat, khususnya konstituen PPP dan umat Islam.

"Pilihan ini tidak ragu dan tulus karena PPP ingin melihat kesejahteraan bagi umat," kata Humphrey.

Selain itu, lanjut Hunphrey, dukungan dari konstituen PPP semakin kuat pasca-Mukernas dan keputusan untuk mendukung Prabowo-Sandiaga.

Ia menuturkan, para konstituen PPP di tingkat akar rumput sebenarnya menginginkan partai berlambang Ka'bah itu memberikan dukungan kepada Prabowo sebagai calon presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com