Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Romy: PPP Versi Muktamar Jakarta Hanya Mencari Perhatian

Kompas.com - 16/11/2018, 11:41 WIB
Devina Halim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy, Arsul Sani, menilai, PPP kubu Muktamar Jakarta hanya ingin mencari perhatian.

PPP kubu Muktamar Jakarta menggelar Musayawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang dihelat di Kantor DPP PPP, di Jalan Talang Nomor 3, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/11/2018).

Pada Mukernas saat itu, mereka juga mendapuk Humphrey R. Djemat sebagai Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta. Kubu ini sebelumnya dipimpin Djan Faridz.

"Apa yang kemarin dilakukan sekelompok orang di bawah pimpinan Humphrey Djemat itu tidak ubahnya hanya kumpul-kumpul untuk cari perhatian dari media," ujar Arsul saat dihubungi oleh Kompas.com, Jumat (16/11/2018).

Baca juga: Humphrey Djemat Resmi Jabat Ketum PPP Versi Muktamar Jakarta

Arsul menambahkan, kubu tersebut juga sedang berusaha menarik perhatian tim sukses kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Karena membicarakan soal pilpres juga, maka sekaligus mencari perhatian, barangkali nanti ada timses Jokowi-KMA (Kiai Ma'ruf Amin) atau Prabowo-Sandi yang mau mendekat," terang dia.

Ia menegaskan, PPP yang diakui adalah versi Ketua Umum Romy. Oleh sebab itu, menurut dia, PPP kubu Muktamar Jakarta tidak memiliki dasar hukum untuk mengadakan kegiatan atas nama DPP PPP.

Baca juga: Jadi Ketum PPP Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat Ingin Wujudkan Islah

Mahkamah Agung sebelumnya mengabulkan permohonan Romahurmuziy melalui putusan PK Nomor 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016 pada 12 Juni 2017.

Putusan itu sekaligus menganulir putusan kasasi nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang memenangkan PPP kubu Djan Faridz.

Selain itu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta juga menolak gugatan Djan Faridz untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar Pondok Gede 2016 di bawah Ketua Umum Romahurmuziy.

Baca juga: PPP Kubu Humphrey Gelar Mukernas, Kader Teriak Prabowo Menang

Oleh sebab itu, Arsul menegaskan, Menteri Hukum dan HAM, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), mengakui keberadaan PPP di bawah kepemimpinan Romy.

"Jadi sama sekali tidak bisa disebut Mukernas, karena mereka tidak punya legal standing untuk bikin kegiatan mengatasnamakan DPP PPP," jelasnya.

"Pemerintah via Menkumham hanya menerbitkan SK (Surat Keputusan) tentang DPP PPP di bawah Romahurmuziy-Arsul Sani. KPU dan Bawaslu hanya mengakui DPP PPP di bawah kita sebagai representasi PPP," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com