Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Hasil Muktamar Jakarta Deklarasi Dukungan untuk Prabowo-Sandiaga

Kompas.com - 28/11/2018, 21:44 WIB
Kristian Erdianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta menyatakan dukungannya kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

Ketua Umum PPP hasil muktamar Jakarta Humphrey Djemat mengatakan, deklarasi dukungan tersebut merupakan hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada 15-16 November 2018.

"PPP Muktamar Jakarta telah melakukan Mukernas pada 15-16 November dan hasilnya sebagaimana kami melihat dinamika dan aspirasi yang ada baik dari ulama maupun umat maka tidak lain pilihan capres-cawapres adalah nomor urut 02 yaitu Bapak Haji Prabowo dan Bapak Haji Sandiaga Uno," ujar Humphrey saat menyatakan dukungan di kediaman Prabowo, Jaalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (28/11/2018) malam.

Humphrey mengatakan, keputusan untuk mendukung Prabowo berangkat dari adanya kesamaan visi dan misi.

Menurut dia, PPP hasil Muktamar Jakarta juga memiliki visi untuk mensejahterakan umat, khususnya konstituen PPP dan umat Islam.

"Pilihan ini tidak ragu dan tulus karena PPP ingin melihat kesejahteraan bagi umat," kata Humphrey.

Selain itu, lanjut Humphrey, dukungan dari konstituen PPP semakin kuat pasca-Mukernas dan keputusan untuk mendukung Prabowo-Sandiaga.

Ia menuturkan, para konstituen PPP di tingkat akar rumput sebenarnya menginginkan partai berlambang Ka'bah itu memberikan dukungan kepada Prabowo sebagai calon presiden.

"Setelah mukernas, dukungan terhadap kami sangat kuat. Respons yang diberikan sangat positif," kata dia.

"Maka kami imbau terhadap konstituen PPP untuk bersama dukung Pak Haji Prabowo supaya bisa menjadi presiden di 2019," lanjut Humphrey.

Dalam deklarasi dukungan di kediaman Prabowo itu hadir pula seluruh pimpinan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP hasil muktamar Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com