MA Tegaskan Tak Ada Toleransi bagi Aparat Peradilan yang Korupsi

Kompas.com - 29/11/2018, 10:09 WIB
Ketua Muda Pidana Suhadi di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Selasa (9/10/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKetua Muda Pidana Suhadi di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Selasa (9/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com -Juru Bicara Mahkamah Agung Suhadi memastikan MA akan menindak tegas dua hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dan satu panitera pengganti PN Jakarta Timur dalam kasus dugaan suap terkait kepengurusan perkara perdata di pengadilan.

Dua hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dan satu panitera pengganti PN Jakarta Timur langsung akan diberhentikan sementara.

“Kita sudah berulang kali tidak ada toleransi, zero toleransi untuk siapa pun personel yang melanggar hukum, baik hakim maupun aparat lain di peradilan,” ujar Suhadi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (29/11/2018).

Baca juga: 5 Fakta Kasus Suap di PN Jaksel, Hakim Jadi Tersangka hingga Kode Ngopi


Suhadi menuturkan, Mahkamah Agung (MA) telah berupaya mencari formula untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di institusi peradilan.

Cara yang telah dilakukan untuk mencegah aparat peradilan menerima suap, termasuk dengan melarang pertemuan antara aparat peradilan dengan pihak berperkara.

Baca juga: MA: Di Kantor Dapat Dipantau, kalau di Luar Sulit

Tak hanya itu, lanjut Suhadi, pimpinan MA juga telah memlakukan pengawasan melekat terhadap bawahannya.

Namun, segala ketentuan dan larangan MA itu belum mampu mengatasi risiko korupsi di tubuh peradilan.

“Meningkatkan pengawasan dan pembinaan sebagaimana selama ini pimpinan terus menurus turun ke lapangan untuk melakukan pembinaan, evaluasi apa kira-kira yang menjadi pernasalahan di bawah kemudian cari bagaimana penyelesaiannya,” tutur Suhadi.

Suhadi juga menjelaskan, MA sudah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) untuk mencegah perilaku koruptif dan penegakan disiplin bagi para hakim.

“Jadi pelayanan apa yang diperlukan dan dijelaskan sudah ada meja terpadu satu pintu di semua pengadilan, kemudian pengadilan tingkat tinggi dan ketua pengadilan tingkat bawah saat dipanggil ke MA diberi tugas harus betul secara optimal memantau daerahnya masing-masing,” tutur Suhadi.

“Tegakkan disiplin hakim yang sudah diatur di Perma nomor 8 tahun 2016,” sambung Suhadi.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Ajudan Jokowi Diyakini Bisa Benahi Internal Bareskrim

Mantan Ajudan Jokowi Diyakini Bisa Benahi Internal Bareskrim

Nasional
Demokrat Berterima Kasih Jokowi Tolak Jabatan Presiden Tiga Periode

Demokrat Berterima Kasih Jokowi Tolak Jabatan Presiden Tiga Periode

Nasional
Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Nasional
Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Nasional
Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Nasional
Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Nasional
Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Nasional
Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya 'Hot Spot'

Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya "Hot Spot"

Nasional
Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Nasional
PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

Nasional
Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Nasional
Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Nasional
Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Nasional
Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Nasional
Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X