MA: Di Kantor Dapat Dipantau, kalau di Luar Sulit

Kompas.com - 28/11/2018, 18:50 WIB
Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung (MA) Suhadi saat ditemui usai sebuah acara di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2018). KOMPAS.com/Devina Halim Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung (MA) Suhadi saat ditemui usai sebuah acara di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi mengatakan, Mahkamah Agung (MA) telah melakukan berupaya mencari formula untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di institusi peradilan.

Ia menyebutkan, Ketua MA telah mengintruksikan kepada pimpinan di jajaran pengadilan untuk intensif melakukan pembinaan dan pengawasan di masing-masing lingkungannya.

Pernyataan ini disampaikan Suhadi menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap enam orang, termasuk di antaranya hakim dan pegawai PN Jakarta Selatan.

“Kalau dia (Hakim) melakukan kegiatan di luar kantor merupakan di luar kemampuan pimpinannya untuk membina. Sekarang kebanyakan (tindakan korupsi) dirancang melalui telepon,” kata Suhadi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (28/11/2018).

“Melalui HP orang berhubungan, jadi di kantor dapat dipantau kalau di luar sulit,” lanjut dia.

Baca juga: Sudah Ada Aturan Jelas, MA Bingung Masih Ada Hakim Terjaring OTT KPK

Suhadi menjelaskan, MA sudah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) untuk mencegah perilaku koruptif dan penegakan disiplin bagi para hakim.

“Selama ini sudah banyak yang dilakukan Mahkamah Agung (MA) antara lain keluarnya Perma 7,8, dan 9 Tahun 2016,” kata Suhadi, yang juga menjabat Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung (MA) itu.

Perma Nomor 7 Tahun 2016 mengatur mengenai penegakan disiplin kerja hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Dalam Perma 8 Tahun 2016 juga diatur terkait pengawasan dan pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Sementara, Perma 9 Tahun 2016 mengatur perihal Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Baca juga: Hakim Kembali Terjaring OTT KPK, Anggota Komisi III Sebut Saatnya Tata Pengawasan

“Upaya yang dilakukan MA melakukan pembinaan secara periodik setiap Pengadilan Tinggi supaya mereka memahami jangan lagi ada hal-hal seperti korupsi lagi,” kata Suhadi.

Suhadi mengatakan, terkait OTT, MA masih menunggu informasi kepastian dari KPK.

“Kalau sekarang ini kalau dia ditetapkan sebagai tersangka diberhentikan sementara. Kalau sudah berkekuatan hukum tetap perkaranya, dia bersalah diberhentikan secara definitif,” kata Suhadi.

Diberitakan, KPK mengamankan enam orang dalam operasi tangkap tangan di Jakarta yang berlangsung Selasa (27/11/2018) malam hingga Rabu (28/11/2018) dini hari.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, enam orang itu terdiri dari hakim, pegawai di salah satu pengadilan negeri dan pengacara. Khusus hakim dan pegawai, diduga berasal dari PN Jakarta Selatan.

Dalam OTT itu, KPK mengamankan uang sekitar 45.000 Dollar Singapura dalam OTT di Jakarta.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X