KPK Pertimbangkan Perberat Tuntutant Buronan Kasus DPRD Sumut

Kompas.com - 27/11/2018, 21:49 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comJuru Bicara KPK Febri Diansyah

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, KPK mempertimbangkan untuk memperberat tuntutan hukuman terhadap mantan anggota DPRD Sumatera Utara, Ferry Suando Tanuray Kaban.

Ferry adalah tersangka kasus dugaan penerimaan suap berupa hadiah atau janji dari mantan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

Pertimbangan itu dikarenakan Ferry tak kunjung menyerahkan diri. Saat ini, Ferry menjadi buronan setelah KPK mengirimkan surat kepada Kepala Polri melalui NCB-Interpol Indonesia sejak September 2018.

"Tentu saja berbeda ya (tuntutannya), mereka yang kooperatif dan mereka yang tidak kooperatif, bahkan mereka yang melarikan diri pasti akan kami pertimbangkan sebagai alasan yang memberatkan sehingga tuntutannya bisa jauh lebih maksimal," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (27/11/2018) malam.

Baca juga: KPK Perpanjang Masa Penahanan Satu Anggota DPRD Sumut

"Perlu diingat ancaman pidana untuk penerimaan suap adalah 4 sampai 20 tahun penjara," lanjutnya.

Ia menjelaskan, tim KPK pernah mendatangi keluarga Ferry. Namun, pihak keluarga menyampaikan kepada tim bahwa sudah tak ada komunikasi lagi antara Ferry dan keluarganya belakangan ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Febri mengingatkan, tak ada gunanya bagi Ferry untuk terus melarikan diri demi menghindar dari proses hukum.

"Karena lambat atau cepat pasti akan ditemukan. KPK terus melakukan pencarian keberadaan tersangka dengan bantuan Polri dan masyarakat setempat," kata dia.

"Justru jika terus melarikan diri maka hal tersebut akan menjadi beban bagi dirinya sendiri dan juga keluarga. Sehingga kami ingatkan kembali agar yang bersangkutan kooperatif dan menyerahkan diri pada KPK," lanjut Febri.

Di sisi lain, KPK juga mengimbau agar pihak-pihak lain tak berupaya menyembunyikan informasi atau keberadaan Ferry. Sebab, sikap tersebut akan menimbulkan risiko pidana.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri PPPA: Perempuan Bisa Jadi Bagian Pembangunan jika Diberi Kesempatan

Menteri PPPA: Perempuan Bisa Jadi Bagian Pembangunan jika Diberi Kesempatan

Nasional
MKD Belum Bersikap atas Penetapan Alex Noerdin sebagai Tersangka Kasus Korupsi

MKD Belum Bersikap atas Penetapan Alex Noerdin sebagai Tersangka Kasus Korupsi

Nasional
Australia Akan Bangun 8 Kapal Selam Nuklir, Ini Sikap Pemerintah Indonesia

Australia Akan Bangun 8 Kapal Selam Nuklir, Ini Sikap Pemerintah Indonesia

Nasional
Kronologi Tenggelamnya Kapal Pengayom IV di Nusakambangan Versi Kemenkumham

Kronologi Tenggelamnya Kapal Pengayom IV di Nusakambangan Versi Kemenkumham

Nasional
Pemeriksaan Spesimen di Bawah 100.000, Alarm agar Tak Terjadi Lagi Lonjakan Kasus Covid-19

Pemeriksaan Spesimen di Bawah 100.000, Alarm agar Tak Terjadi Lagi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Kapolri Minta Masyarakat Berbondong-bondong Ikut Vaksinasi Covid-19

Kapolri Minta Masyarakat Berbondong-bondong Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pukat UGM Duga DPR Takut jika RUU Perampasan Aset Disahkan

Pukat UGM Duga DPR Takut jika RUU Perampasan Aset Disahkan

Nasional
Kemendagri Tegaskan Uang Kas Pemda di Bank Bukan untuk Cari Bunga

Kemendagri Tegaskan Uang Kas Pemda di Bank Bukan untuk Cari Bunga

Nasional
Tak Masuk Prolegnas, RUU Perampasan Aset Batal Jadi Solusi untuk Buat Jera Koruptor

Tak Masuk Prolegnas, RUU Perampasan Aset Batal Jadi Solusi untuk Buat Jera Koruptor

Nasional
Berbagai Kebijakan yang Lemahkan Pemberantasan Korupsi...

Berbagai Kebijakan yang Lemahkan Pemberantasan Korupsi...

Nasional
Kapal Pengayoman IV Milik Kemenkumham Tenggelam di Nusakambangan, 2 Orang Meninggal

Kapal Pengayoman IV Milik Kemenkumham Tenggelam di Nusakambangan, 2 Orang Meninggal

Nasional
KSP Ingatkan KKB untuk Hentikan Teror di Papua

KSP Ingatkan KKB untuk Hentikan Teror di Papua

Nasional
Berkisar Rp 100 Juta hingga Rp 5,5 Miliar, Ini Daftar Bonus Atlet-Pelatih Paralimpiade Tokyo 2020

Berkisar Rp 100 Juta hingga Rp 5,5 Miliar, Ini Daftar Bonus Atlet-Pelatih Paralimpiade Tokyo 2020

Nasional
Menag Minta Intensifkan Penggunaan Masker di Acara Keagamaan

Menag Minta Intensifkan Penggunaan Masker di Acara Keagamaan

Nasional
Kapal Asing Kerap Masuk Wilayah Laut Natuna Utara, Pemerintah Diminta Tingkatkan Patroli

Kapal Asing Kerap Masuk Wilayah Laut Natuna Utara, Pemerintah Diminta Tingkatkan Patroli

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.