KPK Perpanjang Masa Penahanan Anggota DPRD Sumut

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan satu tersangka anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Anggota DPRD provinsi itu adalah Musdalifah.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, perpanjangan masa penahanan dilakukan selama 30 hari.

"Hari ini, KPK memperpanjang penahanan anggota DPRD Sumatera Utara, MDH (Musdalifah) selama 30 hari sejak tanggal 25 November sampai 24 Desesember 2018," kata Febri melalui keterangan tertulis, Kamis (15/11/2018).

Sebelumnya, sebanyak 38 anggota DPRD Sumut ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Suap untuk ke-38 anggota DPRD Sumut itu terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Sumut, Persetujuan Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun 2013-2014 oleh DPRD Sumut.

Kemudian, terkait pengesahan APBD tahun anggaran 2014-2015 dan penolakan penggunaan hak interpelasi anggota DPRD Sumut pada 2015.

Para anggota dewan itu diduga menerima suap berupa hadiah atau janji dari mantan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.

Dugaan fee dari Gatot untuk masing-masing anggota DPRD Sumut itu berkisar Rp 300 juta sampai Rp 350 juta.