Ma'ruf Amin Tak Khawatir Elektabilitas Turun karena Isu Daftar Negatif Investasi

Kompas.com - 26/11/2018, 09:44 WIB
Calon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (25/11/2018)DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Calon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (25/11/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 01, KH Ma'ruf Amin yakin elektabilitasnya tak akan terganggu dengan isu Daftar Negatif Investasi (DNI).

Hal itu disampaikan Ma'ruf saat menghadiri pengukuhan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (25/11/2018).

Ia menilai, relaksasi DNI yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah tepat.

Menurut Ma'ruf kebijakan tersebut dapat membuka peluang investasi dan menyejahterakan masyarakat.

"Enggak khawatir. Saya kira itu kan artinya kebijakan untuk bagaimana membuat kita memberikan peluang investasi supaya lebih besar, kan untuk kesejahteraan bangsa, bukan untuk kepentingan siapa-siapa," kata Ma'ruf.

Baca juga: IWAPI Soroti Dampak Relaksasi DNI ke UMKM

Ia mengatakan, capres petahana akan selalu dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik.

Oleh karena itu, kata Ma'ruf, Jokowi selalu dituntutu untuk mengambil kebijakan yang bermaslahat dengan risiko yang minim.

"Bagaiamana kita sekarang, kebijakan apa yang harus ditempuh dalam rangka memberikan peluang yang lebih besar untuk kebaikan kesejahteraan bangsa. Maka itu salah satu yang diambil oleh pemerintah saya kira," lanjut dia.

Pemerintah mengeluarkan 54 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi (DNI) 2018.

Baca juga: DNI Banjir Kritik, Pemerintah Minta Pengusaha Buka Hati dan Pikiran

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengungkap alasan dikeluarkannya 54 bidang usaha dari DNI. Mulai dari untuk mempermudah perizinannya hingga lantaran kurang peminat.

Ia menyebut, dari 54 bidang usaha tersebut, pemerintah baru memastikan 25 bidang usaha yang terbuka untuk 100 persen investasi asing.

Namun, di sisi lain, penanaman modal dalam negeri (PMDN) juga bisa 100 persen.

DNI final hasil relaksasi 2018 akan dimuat dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Ma'ruf Amin

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X