Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Respons Ma'ruf soal Pandangan Prabowo Terkait Pemindahan Kedutaan Australia ke Yerusalem

Kompas.com - 24/11/2018, 23:20 WIB
Reza Jurnaliston,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin menegaskan, pihaknya sejak awal tak sepakat bila Israel memindahkan ibu kotanya dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Untuk itu, dia akan mengecam jika ada negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel ikut memindahkan kedutaannya ke Yerusalem. 

Hal itu dikatakan Ma’ruf menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang menyatakan menghormati rencana Australia memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

"Artinya itu sudah kesepakatan kita menolak (pemindahan kedutaan ke Yerusalem). Karena itu tentu bukan hanya Amerika, tapi semua kedutaan yang dipindahkan ke sana (Yerusalem) juga kita tidak setuju," ujar Ma'ruf di kediamannya, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/11/2018).

Baca juga: Protes Pengakuan Yerusalem Ibu Kota Israel, Jokowi Telepon PM Australia

Ma’ruf menuturkan, dirinya sejak awal telah menolak dan protes bila ibu kota Israel dipindah ke Yerusalem.

"Kalau kita kan sudah sejak awal kita itu menolak, pemerintah maupun kita masyarakat umat Islam, menolak ibu kota Israel itu dipindah ke Yerusalem," ujar Ma'ruf.

Sebelumnya, saat menghadiri Indonesia Economic Forum di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu (21/11/2018), Prabowo menyatakan menghormati rencana Australia memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Kompas TV Pernyataan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menyebut banyak elite takut melabuhkan dukungan kepadanya di Pilpres 2019 dengan alasan takut diancam menuai respons sejumlah pihak. Betulkah ada elite yang diancam jika mendukung Prabowo Subianto? Lalu siapa pelaku pengancaman itu?<br /> <br /> Kita bahas bersama Ferry Juliantono Juru Debat BPN Prabowo-Sandi seta Irfan Pulungan Direktur Bidang Hukum dan Advokasi Tim Pemenangan Jokowi-Ma&#39;ruf.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com