Mendagri: Selayaknya Aparat Usut Penyebar Hoaks Jokowi Anggota PKI

Kompas.com - 24/11/2018, 06:33 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat ditemui di Hotel Redtop, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (6/11/2018). KOMPAS.com/Devina HalimMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat ditemui di Hotel Redtop, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (6/11/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai wajar Presiden Joko Widodo marah dengan pihak yang menyebarkan isu bahwa dia adalah anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Sangat manusiawi jika Presiden Jokowi mengekspresikan jengkel dan marahnya melalui ungkapan akan tabok," kata Tjahjo lewat pesan singkat, Sabtu (24/11/2018).

Mendagri menilai tudingan bahwa Jokowi anggota PKI adalah sebuah fitnah yang tidak masuk akal. Dia berharap aparat kepolisian bisa menindaklanjuti kemarahan Jokowi ini dengan mengusut tuntas pihak yang memproduksi hoaks.

"Ini adalah serangan langsung terhadap simbol negara. Karena itu selayaknya pihak aparat pasti akan turun tangan untuk mengusutnya. Mencari siapa aktor intelektualnya," kata dia.

Baca juga: Jokowi Ingin Tabok Pihak yang Menudingnya PKI

Tjahjo pun mengajak publik menghentikan penyebaran berita-berita yang tidak benar di media sosial. Dalam tahun politik ini, seharusnya berbagai pihak adu narasi besar demi bangsa dan negara.

"Karena itu bentuk-bentuk kampanye di medsos harus bersih dari isu isu yang kontraproduktif, yang tidak mencerdaskan rakyat. Apalagi memfitnah pimpinan tertinggi negara," kata politisi PDI-P ini.

Presiden Jokowi sebelumnya kembali mengungkapkan kegeraman tentang masih ada pihak yang menyebarkan isu bahwa dirinya adalah anggota PKI.

Kegeraman itu kali ini diungkapkan Presiden Jokowi saat pidato dalam acara pembagian sertifikat lahan kepada 1.300 warga di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, yang dihelat di Tenis Indoor Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Jumat (23/11/2018).

Menurut Jokowi, isu itu tidak masuk logika. Sebab PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang pada tahun 1965/1966.

Sementara, Jokowi lahir tahun 1961. Artinya, saat PKI dibubarkan, Jokowi baru berusia 4 tahun.

"Mana ada anggota PKI balita," kata Jokowi yang disambut tawa peserta acara.

Tak hanya sebatas isu, tersebar pula foto Ketua Umum PKI DN Aidit yang sedang berpidato dan di depan podium dan ada sosok yang disebut sebagai Jokowi. Jokowi mengatakan, foto itu adalah dokumen dari sejarah yang diambil tahun 1955 di mana ia belum lahir.

"Saya belum lahir tapi sudah ada di situ. Gimana kita ini enggak... Mau saya tabok tapi orangnya di mana," ujar Jokowi yang kembali disambut riuh peserta acara.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Nasional
#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Nasional
Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Nasional
Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Nasional
Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Nasional
Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Nasional
Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Nasional
Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Nasional
Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Nasional
Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Nasional
Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Nasional
Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X