[HOAKS] Kapolri Kembalikan Uang Hasil Korupsi dan Bebas Proses Hukum

Kompas.com - 23/11/2018, 17:08 WIB
Hoaks yang mengatakan Tito Karnavian mengembalikan uang korupsi. Twitter/Divisi Humas PolriHoaks yang mengatakan Tito Karnavian mengembalikan uang korupsi.
Penulis Mela Arnani
|
Editor Bayu Galih
hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Beberapa waktu lalu, salah satu akun Facebook membagikan suatu informasi mengenai kabar Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian mengembalikan uang hasil korupsi.

Setelah mengembalikan uang korupsi, menurut informasi itu, Kapolri tidak perlu diproses secara hukum.

Namun, informasi ini dibantah oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo.

Narasi yang beredar:

Akun pribadi tersebut membagikan sebuah artikel berjudul "Kapolri: Saya Sudah Mengembalikan Uang Hasil Korupsi, Jadi Tidak Perlu Proses Hukum" pada 18 November 2018.

Unggahan tersebut dilengkapi dengan keterangan seperti ini:

Nanti Para Koruptor juga berbuat sama semua rame2 cepat2 kembalikan duit hasil korupsi???????
..........
Ayo mana nich Profesor bidang Hukum Statementnya thd kasus2 spt ini???????

Penelusuran Kompas.com:

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menegaskan kabar tersebut hoaks atau bohong.

Dedi menyampaikan, mereka menemukan unggahan tersebut dari hasil patroli tim cyber Polri. Kepolisian, lanjut dia, telah memberikan peringatan kepada pemilik akun tersebut.

"Tidak semua harus ditindak (hukum), ada yang cukup diperingatkan, diberikan literasi digital. Namun apabila sudah dilakukan berulang kali dan sistematis akan ditindak sesuai hukum yang berlaku," kata Dedi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (23/11/2018).

Hal ini juga diklarifikasi Divisi Humas Polri melalui akun resmi Twitternya, @DivHumas_Polri.

Klarifikasi tersebut menegaskan, Tito Karnavian tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti yang tertulis dalam pemberitaan tersebut.

Kompas.com mencoba menelusuri akun yang menyebarkan informasi ini, tetapi unggahan sudah tidak ditemukan.

Dedi mengimbau masyarakat untuk bijak dan santun dalam menggunakan media sosial. 

"Karena media sosial adalah area publik bukan area privat. Karena apa yang telah di-share akan jadi jejak digital yang tidak bisa dihapus dan dapat dijadikan alat bukti apabila tindakan tersebut melanggar hukum. Saring dulu sebelum sharing," ujar Dedi.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X