JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arsul Sani, meyakini Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang baru dirilis tak akan mengganggu elektabilitas pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 itu.
Hal itu dikatakan Arsul di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Rabu (21/11/2018).
"Soal elektabilitas dikaitkan dengan kebijakan pemerintahan itu adalah soal bagaimana kita menjelaskannya dengan baik dan bijak, dan dengan data," kata Arsul.
Ia mencontohkan, saat pemerintahan Jokowi disebut banyak melepas kepemilikan tanah kepada pihak swasta.
Saat itu, kata Arsul, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang mengkritik.
Baca juga: Timses Yakin Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Tak Sulitkan Pengusaha Lokal
Arsul mengatakan, kritik itu diberitakan secara masif dan pemerintahan Jokowi dicitrakan telah menggadaikan tanah secara besar-besaran kepada para pengusaha.
Akan tetapi, yang mengkritik justru tak berkutik setelah pemerintah membuka data yang sesungguhnya.
Sekjen PPP itu mengatakan, berdasarkan data, pelepasan lahan perhutanan terjadi secara masif di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di mana saat itu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjabat sebagai Menteri Kehutanan.
"Jadi menurut saya, kalau nanti itu diserang juga, ya kita lihat datanya dari sejak Undang-Undang Penanaman Modal Asing, UU No. 1 Tahun 1967 itu. Bagaimana liberalisasi terjadi di berbagai sektor investasi yang terkait dengan sektor barang maupun jasa," lanjut Arsul.
Baca juga: Menperin Bantah Tudingan Prabowo soal Paket Kebijakan Ekonomi, Ini Penjelasannya
Sebelumnya, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menilai Paket Kebijakan Ekonomi XVI memberikan peluang besar kepada pihak asing untuk masuk dan menguasai 28 sektor industri di dalam negeri.
"Baru saja pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang menurut saya itu wujud bahwa kita menyerah total kepada bangsa asing. Negara kita sangat kaya memiliki banyak sumber daya alam yang bisa kita kelola sendiri," kata Prabowo melalui keterangan tertulis, Rabu (21/11/2018).
