Timses Yakin Paket Kebijakan Ekonomi XVI Tak Ganggu Elektabilitas Jokowi

Hal itu dikatakan Arsul di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Rabu (21/11/2018).

"Soal elektabilitas dikaitkan dengan kebijakan pemerintahan itu adalah soal bagaimana kita menjelaskannya dengan baik dan bijak, dan dengan data," kata Arsul.

Ia mencontohkan, saat pemerintahan Jokowi disebut banyak melepas kepemilikan tanah kepada pihak swasta.

Saat itu, kata Arsul, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang mengkritik.

Arsul mengatakan, kritik itu diberitakan secara masif dan pemerintahan Jokowi dicitrakan telah menggadaikan tanah secara besar-besaran kepada para pengusaha.

Akan tetapi, yang mengkritik justru tak berkutik setelah pemerintah membuka data yang sesungguhnya.

Sekjen PPP itu mengatakan, berdasarkan data, pelepasan lahan perhutanan terjadi secara masif di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di mana saat itu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjabat sebagai Menteri Kehutanan.

"Jadi menurut saya, kalau nanti itu diserang juga, ya kita lihat datanya dari sejak Undang-Undang Penanaman Modal Asing, UU No. 1 Tahun 1967 itu. Bagaimana liberalisasi terjadi di berbagai sektor investasi yang terkait dengan sektor barang maupun jasa," lanjut Arsul.

Sebelumnya, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menilai Paket Kebijakan Ekonomi XVI memberikan peluang besar kepada pihak asing untuk masuk dan menguasai 28 sektor industri di dalam negeri.

"Baru saja pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang menurut saya itu wujud bahwa kita menyerah total kepada bangsa asing. Negara kita sangat kaya memiliki banyak sumber daya alam yang bisa kita kelola sendiri," kata Prabowo melalui keterangan tertulis, Rabu (21/11/2018).

Diketahui, pemerintah baru merilis Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang di dalamnya terdapat kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) sebagai upaya untuk mendorong aktivitas ekonomi pada sektor-sektor unggulan.

Kebijakan ini membuka kesempatan bagi penanaman modal dalam negeri (PMDN), termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi, untuk masuk ke seluruh bidang usaha.

Selain itu, pemerintah juga memperluas kemitraan bagi UMKM dan Koperasi untuk bekerja sama agar usahanya dapat naik ke tingkat yang lebih besar.

Sementara, untuk bidang usaha yang selama ini sudah dibuka bagi penanaman modal asing (PMA) tetapi masih sepi peminat, pemerintah memberikan kesempatan PMA untuk memiliki porsi saham yang lebih besar.