Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Timses soal Kebijakan Prabowo Terkait China jika Terpilih sebagai Presiden

Kompas.com - 21/11/2018, 17:52 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto, Rizal Darmaputra, menyatakan, pasangan capres dan cawapresnya akan menjalin kerja sama dengan China jika terpilih dalam Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Rizal dalam diskusi bertajuk Arah Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan Indonesia 2019-2024 di Kantor Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Rizal mengaku sempat diundang oleh salah satu lembaga di China beberapa waktu lalu dan ditanya apakah Prabowo akan menjalin kerja sama dengan China jika terpilih sebagai presiden.

Kata Rizal, Prabowo menjawab akan menjalin kerja sama dengan negara tersebut.

Baca juga: Sebut Demokrasi Mulai Tercoreng, Ini Kata Prabowo

Ia pun menjawab Prabowo akan menjalin kerja sama dengan China bila terpilih.

"Kami merujuk pada bagaimana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Duta Besar China. Itu berlangsung dengan cukup hangat. Dan cukup baik, dan saya sampaikan juga bahwa sepanjang tidak mengganggu ketersediaan kerja bagi penduduk lokal, saya pikir itu tidak masalah," kata Rizal.

Namun, Rizal mengatakan, kerja sama dengan China juga perlu ditinjau dari sudut pandang pertahanan.

Apalagi, saat ini China sedang menjalankan ekspansi ekonomi politiknya ke berbagai penjuru dunia dengan kebijakan One Belt One Road (OBOR).

Baca juga: Menperin Bantah Tudingan Prabowo soal Paket Kebijakan Ekonomi, Ini Penjelasannya

Hal itu meliputi kerja sama di bidang perdagangan dan pembangunan infrastruktur yang menjadikan China sebagai mitra utama beberapa negara di dunia.

Ia mencontohkan pembelian Pelabuhan Piraeus di Yunani oleh China karena bekerja sama dalam pembangunan infrastruktur pelabuhan tersebut.

Rizal mengatakan, pembelian pelabuhan tersebut tak hanya mengancam kedaulatan Yunani, tetapi juga negara-negara Eropa yang berada di sekitarnya.

"Itu tahun lalu saya bertemu dengan salah satu deputi Kementerian Pertahanan Perancis, Beliau menyampaikan juga bahwa dengan diserahkannya pelabuhan Yunani ini ke China dalam pengelolaannya, tidak hanya menjadi permasalahan keamanan buat domestik Yunani sendiri," ujar dia.

"Ini yang tentu kita tidak ingin terjadi. Pemberian pembangunan infrastruktur kemudian tentu harus memiliki suatu perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan dan tak merugikan kedaulatan nasional," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com