Timses Yakin Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Tak Sulitkan Pengusaha Lokal

Kompas.com - 21/11/2018, 19:03 WIB
Ketua Timses Jokowi-Maruf, Erick Thohir dan Wakil Ketua Timses Arsul Sani di Bawaslu Kompas.com/Rakhmat Nur HakimKetua Timses Jokowi-Maruf, Erick Thohir dan Wakil Ketua Timses Arsul Sani di Bawaslu

Prabowo sebelumnya menilai Paket Kebijakan Ekonomi XVI memberikan peluang besar kepada pihak asing untuk masuk dan menguasai 28 sektor industri di dalam negeri.

"Baru saja pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang menurut saya itu wujud bahwa kita menyerah total kepada bangsa asing. Negara kita sangat kaya memiliki banyak sumber daya alam yang bisa kita kelola sendiri," kata Prabowo melalui keterangan tertulis, Rabu (21/11/2018).

Baca juga: Prabowo: Keluarkan Paket Kebijakan Ekonomi, Tanda Kita Menyerah pada Asing

Pemerintah merilis tiga kebijakan dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang diluncurkan hari ini, Jumat (16/11/2018), di Istana Negara, Jakarta.

Pertama, pemerintah memperluas Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday) untuk mendorong investasi langsung pada industri perintis dari hulu hingga hilir guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah menyempurnakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Kedua, pemerintah kembali merelaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) sebagai upaya untuk mendorong aktivitas ekonomi pada sektor-sektor unggulan.

Kebijakan ini membuka kesempatan bagi penanaman modal dalam negeri (PMDN), termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi, untuk masuk ke seluruh bidang usaha. Selain itu, pemerintah juga memperluas kemitraan bagi UMKM dan Koperasi untuk bekerja sama agar usahanya dapat naik ke tingkat yang lebih besar

Sementara bidang usaha yang selama ini sudah dibuka bagi penanaman modal asing (PMA) namun masih sepi peminat, pemerintah memberikan kesempatan PMA untuk memiliki porsi saham yang lebih besar.

Ketiga, pemerintah memperkuat pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan. Pengendalian berupa kewajiban untuk memasukkan DHE dari ekspor barang-barang hasil sumber daya alam (pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan).

Insentif perpajakan berupa pemberian tarif final Pajak Penghasilan (PPh) atas deposito. Kewajiban untuk memasukkan DHE ini tidak menghalangi keperluan perusahaan yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban valasnya.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ICW Serahkan 'Amicus Curiae' Terkait Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan

ICW Serahkan "Amicus Curiae" Terkait Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan

Nasional
Pemerintah: Jangan Tunggu Zona Merah, Lakukan Protokol Kesehatan!

Pemerintah: Jangan Tunggu Zona Merah, Lakukan Protokol Kesehatan!

Nasional
Target Uji Spesimen Dinaikkan, Mahasiswa dari Jurusan Ini Bakal Direkrut Jadi Relawan

Target Uji Spesimen Dinaikkan, Mahasiswa dari Jurusan Ini Bakal Direkrut Jadi Relawan

Nasional
UPDATE 4 Juni: ODP 47.373 Orang, PDP 13.416

UPDATE 4 Juni: ODP 47.373 Orang, PDP 13.416

Nasional
Pemerintah: Taat Protokol Kesehatan Harus Jadi Budaya

Pemerintah: Taat Protokol Kesehatan Harus Jadi Budaya

Nasional
Presiden Ingin Contoh Korsel dan Selandia Baru dalam Penggunaan Teknologi Pelacak Covid-19, Seperti Apa?

Presiden Ingin Contoh Korsel dan Selandia Baru dalam Penggunaan Teknologi Pelacak Covid-19, Seperti Apa?

Nasional
WNI dari Luar Negeri Dipersilakan Karantina Mandiri di Hotel, Tapi...

WNI dari Luar Negeri Dipersilakan Karantina Mandiri di Hotel, Tapi...

Nasional
Hingga 4 Juni, Pemerintah Sudah Periksa 367.640 Spesimen dari 251.736 Orang

Hingga 4 Juni, Pemerintah Sudah Periksa 367.640 Spesimen dari 251.736 Orang

Nasional
Sebaran Kasus Baru Covid-19 di 24 Provinsi, Kalsel Catat Penambahan Tertinggi

Sebaran Kasus Baru Covid-19 di 24 Provinsi, Kalsel Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Jokowi Minta Sistem Pendidikan Adaptif dengan Perubahan

Jokowi Minta Sistem Pendidikan Adaptif dengan Perubahan

Nasional
Pilkada Saat Pandemi, KPU Kurangi Target Partisipasi Pemilih jadi 77,5 Persen

Pilkada Saat Pandemi, KPU Kurangi Target Partisipasi Pemilih jadi 77,5 Persen

Nasional
Wapres: Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Masih Jauh Dibanding Potensinya

Wapres: Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Masih Jauh Dibanding Potensinya

Nasional
Kasus Suap Dana Hibah KONI, Aspri Imam Nahrawi Dituntut 9 Tahun Penjara

Kasus Suap Dana Hibah KONI, Aspri Imam Nahrawi Dituntut 9 Tahun Penjara

Nasional
New Normal, Dipaksa Menjadi Astronot

New Normal, Dipaksa Menjadi Astronot

Nasional
Polri Sita 402 Kilogram Sabu dalam 339 Bungkusan Plastik, 6 Tersangka Ditangkap

Polri Sita 402 Kilogram Sabu dalam 339 Bungkusan Plastik, 6 Tersangka Ditangkap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X