Kadernya Terjaring OTT KPK, Demokrat Yakin Tak Pengaruhi Elektabilitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bachtar mengatakan, tertangkapnya Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu, tidak akan memengaruhi elektabilitas partai dalam Pemilihan Legislatif 2019.

Renanda berpendapat efeknya mungkin akan terjadi di tingkat lokal saja.

"Ini mungkin saja bisa terjadi secara lokal di dapil yang bersangkutan, namun secara nasional kok rasanya tidak akan berpengaruh banyak," ujar Renanda ketika dihubungi, Senin (19/11/2018).

Renanda kemudian membandingkan dengan partai lain. Menurut dia, partai yang kadernya banyak terlibat kasus korupsi adalah PDI Perjuangan. Namun, dalam survei elektabilitas PDI-P malah tinggi.

"Tentu saja ini didukung juga efek ekor jas, namun lepas dari itu, masyarakat boleh dibilang mulai agak permisif terhadap kredibilitas partai yang kerap dirongrong kasus korupsi pada kadernya," ujar Renanda.

Di sisi lain, Renanda menyayangkan terjaringnya Remigo. Partai Demokrat, kata Renanda, menyerahkan sepenuhnya kepada KPK terkait proses hukum kepada Remigo Yolando.

"Dan Partai Demokrat akan memberhentikan secara tidak hormat kadernya yang telah terbukti secara hukum bersalah. Sebaliknya jika ternyata tidak bersalah, nama baik yang bersangkutan tentunya harus dipulihkan," kata dia.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu sebagai tersangka setelah sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan.

Baca juga: Demokrat Akan Pecat Bupati Pakpak Bharat yang Terjerat OTT KPK

Remigo diduga menerima suap Rp 550 juta dari para kontraktor yang sedang mengerjakan proyek di Dinas Pekerjaan Umum Pakpak Bharat.

Masing-masing penerimaan itu sebesar Rp 150 juta pada 16 November 2018. Kemudian, Rp 250 juta pada 17 November 2018.

Terakhir, KPK melakukan operasi tangkap tangan sesaat setelah terjadi penyerahan uang Rp 150 juta.

KPK menduga suap tersebut diberikan melalui pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) David Anderson Karosekali dan seorang pihak swasta Hendriko Sembiring.