KPU Putuskan Perpanjang Waktu Penyempurnaan DPT selama 30 Hari

Kompas.com - 16/11/2018, 08:05 WIB
KPU mengadakan rapat pleno terbuka mengenai DPTHP di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (15/11/20!8). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comKPU mengadakan rapat pleno terbuka mengenai DPTHP di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (15/11/20!8).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) memutuskan untuk memperpanjang masa penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) selama 30 hari atau hingga 16 Desember 2018.

Kebijakan itu dipilih lantaran enam provinsi belum tuntas melakukan pemutakhiran data pemilih.

"Kami berharap rekapitulasi ke depan terakhir pada 16 Desember mendatang. Paling lama 30 hari," kata Ketua KPU Arief Budiman di rapat pleno terbuka rekapitulasi DPTHP II di hotel Borobudur, Jakarta, Kamis malam (15/11/2018).

Arief menambahkan, keenam provinsi yang masih dalam proses penyempurnaan adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara TImur (NTT), Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Adapun 28 provinsi lainnya sudah menyelesaikan penyempurnaan DPT.

Baca juga: 6 Provinsi Belum Selesaikan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu

"Terdapat 28 provinsi yang sudah menyampaikan datanya hari ini, apabila ditemukan masih ada pemilih yang belum masuk DPT, silahkan update datanya," papar Arief.

Lebih jauh, Arief menjabarkan masalah yang dialami keenam provinsi tersebut, di antaranya kondisi geografis dan jumlah pemilih yang banyak.

"Selain itu juga ada gangguan yang terjadi di sistem teknologi informasi yang digunakan KPU terutama di provinsi tersebut," imbuhnya.

Selain itu, kata Arief, berdasarkan catatan yang sudah masuk dari 28 provinsi itu, terdapat penambahan jumlah pemilih sebanyak 4.499.868. Kemudian jumlah tempat pemungutan suara sebanyak 2.844.

"Maka itu, berdasarkan data dan angka tersebut, kami usulkan untuk menambah waktu yang digunakan KPU, Bawaslu, partai politik, Kemendagri, untuk menuntaskan rekomendasi yang sudah dilakukan 16 September yang lalu," jelasnya.

Adapun total jumlah pemilih dari 28 provinsi yang terdiri dari 418 Kabupaten/Kota sejumlah 141.412.533 pemilih. Lebih rinci, jumlah itu terdiri dari 70.586.944 pemilih laki-laki dan 70.825.549 pemilih perempuan.

Baca juga: Alasan 6 KPU Provinsi Belum Selesaikan Pemutakhiran Data Pemilih

Sementara itu, perpanjangan pemuktakhiran DPT tersebut juga disetujui Bawaslu, Kemendagri, Kemenlu, partai politik, dan elemen yang terkait dalam penyelenggara pemilu lainnya.

Namun, Bawaslu juga merekomendasikan beberapa hal, di antaranya meminta KPU mengoordinasikan pemilih di luar negeri. 

Lalu, pengelompokan ulang Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menjangkau pemilih, dan memberikan Berita Acara Perkara (BAP) by name by adress guna memastikan keakuratan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Nasional
Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi  B-737-MAX-8?

Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi B-737-MAX-8?

Nasional
PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

Nasional
Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Nasional
Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Nasional
Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Nasional
Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Nasional
Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

Nasional
BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

Nasional
BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

Nasional
Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Nasional
Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X