KPU Putuskan Perpanjang Waktu Penyempurnaan DPT selama 30 Hari

Kompas.com - 16/11/2018, 08:05 WIB
KPU mengadakan rapat pleno terbuka mengenai DPTHP di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (15/11/20!8). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comKPU mengadakan rapat pleno terbuka mengenai DPTHP di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (15/11/20!8).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) memutuskan untuk memperpanjang masa penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) selama 30 hari atau hingga 16 Desember 2018.

Kebijakan itu dipilih lantaran enam provinsi belum tuntas melakukan pemutakhiran data pemilih.

"Kami berharap rekapitulasi ke depan terakhir pada 16 Desember mendatang. Paling lama 30 hari," kata Ketua KPU Arief Budiman di rapat pleno terbuka rekapitulasi DPTHP II di hotel Borobudur, Jakarta, Kamis malam (15/11/2018).

Arief menambahkan, keenam provinsi yang masih dalam proses penyempurnaan adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara TImur (NTT), Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Adapun 28 provinsi lainnya sudah menyelesaikan penyempurnaan DPT.

Baca juga: 6 Provinsi Belum Selesaikan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu

"Terdapat 28 provinsi yang sudah menyampaikan datanya hari ini, apabila ditemukan masih ada pemilih yang belum masuk DPT, silahkan update datanya," papar Arief.

Lebih jauh, Arief menjabarkan masalah yang dialami keenam provinsi tersebut, di antaranya kondisi geografis dan jumlah pemilih yang banyak.

"Selain itu juga ada gangguan yang terjadi di sistem teknologi informasi yang digunakan KPU terutama di provinsi tersebut," imbuhnya.

Selain itu, kata Arief, berdasarkan catatan yang sudah masuk dari 28 provinsi itu, terdapat penambahan jumlah pemilih sebanyak 4.499.868. Kemudian jumlah tempat pemungutan suara sebanyak 2.844.

"Maka itu, berdasarkan data dan angka tersebut, kami usulkan untuk menambah waktu yang digunakan KPU, Bawaslu, partai politik, Kemendagri, untuk menuntaskan rekomendasi yang sudah dilakukan 16 September yang lalu," jelasnya.

Adapun total jumlah pemilih dari 28 provinsi yang terdiri dari 418 Kabupaten/Kota sejumlah 141.412.533 pemilih. Lebih rinci, jumlah itu terdiri dari 70.586.944 pemilih laki-laki dan 70.825.549 pemilih perempuan.

Baca juga: Alasan 6 KPU Provinsi Belum Selesaikan Pemutakhiran Data Pemilih

Sementara itu, perpanjangan pemuktakhiran DPT tersebut juga disetujui Bawaslu, Kemendagri, Kemenlu, partai politik, dan elemen yang terkait dalam penyelenggara pemilu lainnya.

Namun, Bawaslu juga merekomendasikan beberapa hal, di antaranya meminta KPU mengoordinasikan pemilih di luar negeri. 

Lalu, pengelompokan ulang Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menjangkau pemilih, dan memberikan Berita Acara Perkara (BAP) by name by adress guna memastikan keakuratan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Jokowi: Pemerintah Dukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Jokowi: Pemerintah Dukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Nasional
Jokowi Ingatkan Menterinya Hati-hati Belanjakan APBN 2021

Jokowi Ingatkan Menterinya Hati-hati Belanjakan APBN 2021

Nasional
Latihan di Laut Natuna Selatan, TNI AL Kerahkan 9 Kapal Perang dan 1 Pesawat

Latihan di Laut Natuna Selatan, TNI AL Kerahkan 9 Kapal Perang dan 1 Pesawat

Nasional
Jokowi Minta Menteri Sosial Segera Salurkan Bansos Awal Januari 2021

Jokowi Minta Menteri Sosial Segera Salurkan Bansos Awal Januari 2021

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Tunggu Penjelasan Valid KPK

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Tunggu Penjelasan Valid KPK

Nasional
Pimpinan DPR Tetapkan Arwani Thomafi Jadi Wakil Ketua Komisi V

Pimpinan DPR Tetapkan Arwani Thomafi Jadi Wakil Ketua Komisi V

Nasional
Wapres: Ada 91,3 Juta Penduduk Belum Manfaatkan Teknologi Finansial

Wapres: Ada 91,3 Juta Penduduk Belum Manfaatkan Teknologi Finansial

Nasional
Menaker: Bantuan Subsidi Upah Gelombang II Masih Proses Penyaluran

Menaker: Bantuan Subsidi Upah Gelombang II Masih Proses Penyaluran

Nasional
Jokowi: APBN 2021 Harus Segera Dimanfaatkan untuk Menggerakkan Ekonomi

Jokowi: APBN 2021 Harus Segera Dimanfaatkan untuk Menggerakkan Ekonomi

Nasional
Kemenlu: Dialog Lintas Agama Diharapkan Beri Citra Positif Diplomasi Indonesia

Kemenlu: Dialog Lintas Agama Diharapkan Beri Citra Positif Diplomasi Indonesia

Nasional
Kuasa Hukum Tommy Sumardi Bantah Kliennya Bawa Nama Kabareskrim dan Aziz Syamsuddin

Kuasa Hukum Tommy Sumardi Bantah Kliennya Bawa Nama Kabareskrim dan Aziz Syamsuddin

Nasional
Wapres Ingatkan Pelaku Industri 'Fintech' Perkuat Keamanan Pelayanan bagi Masyarakat

Wapres Ingatkan Pelaku Industri "Fintech" Perkuat Keamanan Pelayanan bagi Masyarakat

Nasional
Jokowi: Pandemi Covid-19 Belum Usai, tapi Kita Akan Pulih dengan Vaksin

Jokowi: Pandemi Covid-19 Belum Usai, tapi Kita Akan Pulih dengan Vaksin

Nasional
Peringatan Hari Guru, Komisi X Minta Agenda Mensejahterakan Guru Tak Ditunda

Peringatan Hari Guru, Komisi X Minta Agenda Mensejahterakan Guru Tak Ditunda

Nasional
Jokowi Sebut APBN 2021 Difokuskan untuk Penanganan Covid-19

Jokowi Sebut APBN 2021 Difokuskan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X