Alasan 6 KPU Provinsi Belum Selesaikan Pemutakhiran Data Pemilih

Kompas.com - 15/11/2018, 22:59 WIB
Rapat pleno terbuka rekapitulasi DPTHP II, Kamis (15/11/2018), di Jakarta. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaRapat pleno terbuka rekapitulasi DPTHP II, Kamis (15/11/2018), di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 6 dari 34 KPU provinsi belum selesai melakukan pemutakhiran Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

Enam provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku.

"Sampai hari ini baru 28 provinsi yang baru menyelesaikan tugas-tugasnya 6 provinsi masih melakukan penundaan," kata Ketua KPU Arief Budiman dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil perbaikan II, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (15/11/2018) malam.

Arief menyebutkan, terdapat sejumlah kendala yang menyebabkan enam provinsi itu hingga saat ini belum bisa menetapkan data pemilih.

Kendala tersebut di antaranya, kondisi geografis, jumlah pemilih yang begitu banyak, hingga gangguan terhadap sistem teknologi informasi.

Baca juga: 6 Provinsi Belum Selesaikan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu

Arief menjelaskan, pemutakhiran data pemilih dilakukan dari tingkat KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di setiap KPU daerah menggelar pencermatan dan pecocokan penelitian terbatas, dengan melibatkan pengurus RT dan mantan petugas Panitia Daftar Pemilih (Pantarlih) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

"Setelah dilakukan coklit terbatas PPS, PPK melakukan pencermatan sampai dilakukan rekapitulasi di kabupaten/kota dengan menghadirkan seluruh stakeholder untuk proses pemutakhiran data pemilih. Jadi ada KPU, Bawaslu dan parpol atau peserta pemilu di masing-masing tingkatan, begitu juga di tingkat provinsi," ujar Arief.

Dalam melakukan proses coklit, tidak semua data yang dicermati oleh petugas berjumlah sama.

Arief mengatakan, ada satu desa yang data pemilihnya hanya 10 orang, tetapi ada juga yang mencapai lebih dari 11 ribu pemilih.

Belum tuntasnya seluruh daerah melakukan pemutakhiran data menyebabkan 6 KPU provinsi itu masih terus melakukan penyempurnaan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Nama Cucunya yang Ketiga, Ini Kata Jokowi...

Soal Nama Cucunya yang Ketiga, Ini Kata Jokowi...

Nasional
PKS Dinilai Berpeluang Jadi 'Market Leader' di Antara Partai Oposisi

PKS Dinilai Berpeluang Jadi "Market Leader" di Antara Partai Oposisi

Nasional
Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Nasional
KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

Nasional
Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Nasional
Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Nasional
Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Nasional
Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Nasional
Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga 'Positive Thinking' Sandiaga Uno

Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga "Positive Thinking" Sandiaga Uno

Nasional
KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

Nasional
Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Nasional
Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Nasional
Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Nasional
PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

Nasional
Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X