Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temuan Tim Investigasi Demokrat di 3 Negara soal Asia Sentinel

Kompas.com - 12/11/2018, 06:18 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim internal Partai Demokrat menerjunkan tim untuk menginvestigasi media Asia Sentinel yang dianggap sudah merugikan nama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat. 

Tim diturunkan ke tiga negara yaitu Hongkong, Amerika Serikat, dan Mauritius.

Media asal Hongkong tersebut memberitakan soal keterlibatan SBY dengan skandal Bank Century.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengungkapkan hasil temuan tim tersebut di hadapan para calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dalam rangka pembekalan, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (11/11/2018).

Baca juga: Alasan SBY Serius Investigasi Pemberitaan Asia Sentinel

Di Hongkong, tim tersebut mengunjungi tiga lokasi, yakni kantor Asia Sentinel, Dewan Pers Hongkong, dan Asosiasi Jurnalis Hongkong.

Hasilnya, mereka tidak menemukan kantor media tersebut.

"Kantor Asia Sentinel hanya berupa rumah susun, tapi setelah ditelusuri tidak ada Asia Sentinel di ruangan tersebut," tutur Hinca.

Lanjut Hinca, Dewan Pers Hongkong dan Asosiasi Jurnalis Hongkong juga mengaku tidak mengenal nama media tersebut maupun sang penulis berita, John Berthelsen.

Untuk proses investigasi di Amerika Serikat, tepatnya di California, tim tersebut berhasil bertemu langsung dengan penulis berita.

"Tim investigasi berhasil memastikan dan bertemu langsung dengan John Berthelsen, bahkan rumahnya kita tahu. Sama sekali tidak tinggal di Hongkong," terangnya.

Dari pertemuan tersebut, Hinca menuturkan, John mengaku menulis sendiri artikel tersebut. Namun, John tak mau bicara banyak dan meminta tim Partai Demokrat untuk bicara dengan kuasa hukumnya.

Sementara di Mauritius, tim tim mengonfirmasi adanya gugatan yang diklaim John diajukan oleh narasumber salah satu artikelnya.

Baca juga: Ini Hasil Investigasi Demokrat Terkait Pemberitaan Asia Sentinel

Gugatan yang diajukan Weston International Capital Limited terhadap J Trust, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan pihak lainnya, merupakan perkara perdata murni.

"Gugatan yang diajukan Weston, dan kawan-kawan, adalah murni kasus perdata tentang kekalahannya ikut bidding Bank Mutiara (Bank Century)," jelas Hinca.

Selain itu, tidak ada nama SBY maupun Partai Demokrat yang terseret dalam gugatan tersebut. Oleh sebab itu, Hinca menegaskan bahwa pemberitaan oleh Asia Sentinel adalah fitnah belaka.

"Pemberitaan Asia Sentinel yang merujuk gugatan sengketa perdata murni ini dengan menyebut Presiden SBY dan Partai Demokrat terlibat kejahatan korupsi adalah fitnah," ungkapnya.

Alasan SBY

Sementara itu, SBY mengatakan, pemberitaan Asia Sentinel yang dinilainya fitnah dapat merusak citra dirinya dan Partai Demokrat.

Oleh karena itu, SBY sangat serius menelusuri pemberitaan Asia Sentinel. Keseriusannya ditunjukan dengan membentuk sebuah tim khusus untuk menginvestigasinya.

Baca juga: SBY Berterima Kasih kepada Media yang Beritakan Asia Sentinel Minta Maaf

"Isi artikel Asia Sentinel ini sebuah fitnah yang sangat keterlaluan dan kalau dibiarkan akan sangat merusak dan menghancurkan nama baik SBY dan Partai Demokrat selamanya," ujar SBY saat Pembekalan Caleg DPR RI Partai Demokrat, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (11/11/2018).

Selain itu, SBY ingin publik merasakan penderitaannya selama 10 tahun dituduh memiliki keterkaitan dengan kasus Bank Century.

Kompas TV Asia Sentinel sempat menulis dugaan keterlibatan SBY dalam pencucian uang senilai Rp 177 triliun.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com