Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan SBY Serius Investigasi Pemberitaan Asia Sentinel

Kompas.com - 12/11/2018, 05:08 WIB
Devina Halim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-6 RI yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, pemberitaan Asia Sentinel yang dinilainya fitnah dapat merusak citra dirinya dan Partai Demokrat.

Pemberitaan Asia Sentinel yang dimaksud SBY adalah tentang keterkaitan pemerintahan SBY dengan skandal Bank Century.

Oleh karena itu, SBY sangat serius menelusuri pemberitaan media asal Hongkong tersebut.

Ia membentuk sebuah tim khusus untuk menginvestigasinya. Bahkan, investigasi dilakukan di tiga negara, yaitu Hongkong, Amerika Serikat, dan Mauritius.

"Isi artikel Asia Sentinel ini sebuah fitnah yang sangat keterlaluan dan kalau dibiarkan akan sangat merusak dan menghancurkan nama baik SBY dan Partai Demokrat selamanya," ujar SBY saat Pembekalan Caleg DPR RI Partai Demokrat, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (11/11/2018).

Baca juga: Ini Hasil Investigasi Demokrat Terkait Pemberitaan Asia Sentinel

Selain itu, SBY ingin publik merasakan penderitaannya selama 10 tahun dituduh memiliki keterkaitan dengan kasus Bank Century.

SBY menegaskan, ia dan partainya tidak menerima aliran dana sepeser pun dari Bank Century dan pemberitaan Asia Sentinel adalah fitnah.

"Supaya Saudara-saudara kita di Tanah Air ikut merasakan perasan kami sudah sangat lelah dan sebenarnya menderita, karena hampir 10 tahun, kami dicurigai, dituduh dan difitnah, seolah menerima aliran dana dari Bank Century," ujar dia.

SBY juga merasa bahwa isu tersebut "digoreng" pada tahun politik. Investigasi menyeluruh dinilainya perlu dilakukan demi kebenaran dan keadilan.

Hasil investigasi

Pada acara yang sama, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengungkapkan hasil investigasi internal partai terhadap pemberitaan Asia Sentinel.

Investigasi dilakukan di tiga negara, yaitu Hongkong, Amerika Serikat, dan Mauritius.

Hinca mengatakan, gugatan sengketa perdata yang menjadi basis dari artikel tersebut sama sekali tidak menyebutkan nama SBY dan Partai Demokrat seperti yang dituduhkan.

Baca juga: SBY Berterima Kasih kepada Media yang Beritakan Asia Sentinel Minta Maaf

Gugatan perdata tersebut antara Weston International Capital Limited versus J Trust, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan pihak lainnya.

Oleh sebab itu, Hinca menegaskan bahwa pemberitaan tersebut adalah fitnah.

"Pemberitaan Asia Sentinel yang merujuk gugatan sengketa perdata murni ini dengan menyebut Presiden SBY dan Partai Demokrat terlibat kejahatan korupsi adalah fitnah," tuturnya saat acara Pembekalan Caleg DPR RI Partai Demokrat, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (11/11/2018).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com