Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Minta Publik Waspadai Pihak yang Tunggangi Unjuk Rasa

Kompas.com - 09/11/2018, 15:30 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta publik berhati-hati saat berunjuk rasa agar aksinya tidak ditunggangi kepentingan pihak tertentu.

"Saya juga mengingatkan kepada teman-teman yang demonstrasi, hati-hati, demonstrasi yang terkadang punya niat baik untuk membangun satu pemahaman positif, ternyata ditunggangi kelompok lain untuk kepentingan politik," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (9/11/2018).

Hal itu disampaikan Wiranto usai berdialog dengan para pimpinan organisasi masyarakat (ormas) Islam. Dialog tersebut membahas tentang pembakaran bendera di Garut, Jawa Barat, beberapa waktu silam.

Baca juga: Fahira Idris Dilaporkan ke Bawaslu Atas Dugaan Politisasi Aksi 211

Wiranto mengatakan, unjuk rasa terkait pembakaran bendera yang berlangsung pada Jumat (2/11/2018) telah dimanfaatkan oleh ormas yang sudah dibubarkan, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). 

"Tadi saya tayangkan untuk demonstrasi yang dua kali itu, ternyata memang ditunggangi kelompok-kelompok yang memanfaatkan untuk kepentingan politik, dimanfaatkan untuk teman-teman HTI tetap eksis," ungkap dia.

Padahal, ormas HTI telah dibubarkan oleh pemerintah. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM telah mencabut status badan hukum ormas tersebut, sejak Juli 2017.

Pencabutan status badan hukum itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.

Baca juga: Bawaslu dan KPAI Akan Bahas Dugaan Keterlibatan Anak dalam Aksi 211

Ke depannya, Wiranto berencana untuk mengadakan acara dialog kebangsaan tersebut secara rutin demi menjaga keutuhan bangsa dan kerukunan warganya.

"Saya kira pertemuan seperti ini akan saya lakukan secara berkala secara periodik agar kebersamaan kita, baik sesama umat Islam atau antaragama tetap terjaga," tuturnya.

Acara ini turut dihadiri Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, para pimpinan ormas, dan tokoh Islam.

Beberapa ormas yang diundang terdiri dari, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Islam (Persis), Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), GNPF Ulama, dan Presidium Alumni 212.

Kompas TV Pemerintah juga sudah saling berkoordinasi untuk segera mengirim bantuan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com