Kompas.com - 06/11/2018, 19:48 WIB
Pendiri sekaligus Ketua Umum Ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar), Fahira Idris di acara apel akbar sekaligus pelantikan pengurus Ormas Bang Japar se-DKI, di Universitas Trilogi, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (13/8/2017). Kompas.com/Sherly PuspitaPendiri sekaligus Ketua Umum Ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar), Fahira Idris di acara apel akbar sekaligus pelantikan pengurus Ormas Bang Japar se-DKI, di Universitas Trilogi, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (13/8/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPD RI Fahira Idris dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait dugaan pelanggaran kampanye.

Pelapor merupakan Jaringan Advokat Penjaga NKRI (JAPRI). Mereka melaporkan Fahira atas tudingan memanfaatkan dan mempolitisasi aksi 211, Jumat (2/11/2018), untuk kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Fahira Idris yang notabene sebagai anggota tim BPN paslon nomor urut 02, memanfaatkan, mempolitisasi aksi bela tauhid tersebut menjadi aksi kampanye politik untuk menyerukan, mendukung paslon nomor urut 2," kata Presidium JAPRI Abdul Fakhridz Al Donggowi di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (6/11/2018).

Baca juga: Jubir Jokowi-Maruf Sebut Aksi 211 Tak Ganggu Elektabilitas

Abdul mengatakan, kampanye dalam aksi 211 terlihat saat sekelompok massa meneriakan yel-yel 'Prabowo Presiden', dan mengangkat dua jari sebagaimana simbol nomor urut Prabowo sebagai capres.

Abdul Kompas.com/Fitria Chusna Farisa Abdul
Dalam aksi tersebut juga terlibat seorang anak yang menjadi orator.

Padahal, anak di bawah umur belum punya hak politik dan tidak boleh diikutsertakan dalam kegiatan politik.

"Padahal kita tahu sendiri bahwa menurut PKPU nomor 23 tahun 2018 dan juga UU Pemilu nomor 7 tahun 2017 bahwa segala bentuk kegiatan politik, kampanye, tidak boleh melibatkan anak di bawah umur atau warga negara yang belum mempunyai hak pilih," ujar Abdul.

Dalam laporannya, Abdul membawa bukti berupa foto tangkapan layar dari akun Twitter Fahira Idris yang berisi kicauan yang bersangkutan tentang Aksi 21.

Bukti kedua yang dirinya bawa adalah video orasi anak dalam Aksi Bela Tauhid.

Abdul melanjutkan, tindakan Fahira Idris yang terus mereproduksi dan menggaungkan Aksi Bela Tauhid diduga tidak spontan terjadi.

Baca juga: Bawaslu dan KPAI Akan Bahas Dugaan Keterlibatan Anak dalam Aksi 211

Ia menuding, tindakan tersebut sudah diatur dan dikonsolidasikan dari awal sehingga massa melontarkan ajakan untuk memilih paslon nomor urut 2.

"Kejadian itu kami anggap bukan sebagai peristiwa yang spontan terjadi, akan tetapi ini sudah disetting dari awal. Ini sudah dikonsolidasikan secara matang agar seruan-seruan kepada umat Islam untuk memilih paslon nomor urut 2 itu sendiri," kata Abdul.

Abdul mengatakan, perbuatan Fahira itu melanggar PKPU nomor 23 tahun 2018 Pasal 69 ayat 2 huruf K dan Pasal 20 ayat 2 huruf K Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Kedua pasal tersebut mengatur tentang larangan pelibatan anak dibawah umur dalam politik praktis.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X