Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perdebatan Harga di Pasar dari Blusukan Jokowi dan Sandiaga

Kompas.com - 09/11/2018, 07:08 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

"Tadi pagi jam 06.00 WIB, saya sudah masuk ke Pasar Anyar. Ngapain di pasar? Karena ada yang mengatakan, harga-harga naik," ujar Jokowi saat berpidato di depan 1.000 caleg perempuan di Hotel JHL Solitaire, Kota Tangerang, Banten, Minggu siang.

Baca juga: Ini Alasan Jokowi Blusukan ke Pasar Anyar di Tangerang

Menurut Jokowi, temuannya, harga sejumlah bahan pangan di pasar tergolong stabil.

Misalnya, telur ayam seharga Rp 22.000 per kilogram dan tempe seharga Rp 5.000 per batang.

Jokowi mengaku heran dengan pihak yang bilang bahwa harga bahan pangan naik. Sebab, tingkat inflasi tahun 2018 ini hanya 3,5 persen.

Angka ini berbeda dengan beberapa tahun lalu, yang tingkat inflasinya sampai menyentuh angka 7 hingga 8 persen.

"Artinya apa? Artinya sebenarnya harga-harga terkendali," ujar Jokowi.

Baca juga: Blusukan ke Pasar Anyar, Jokowi Beli Tempe, Tahu, hingga Cabai

Oleh sebab itu, Presiden meminta pihak-pihak itu menyetop menyebarkan kabar yang tidak benar. Hal semacam itu justru berimbas negatif bagi keberlangsungan pasar tradisional.

"Hati-hati statement seperti itu bisa merugikan pasar tradisional dan pedagang di pasar," kata Jokowi.

Sandiaga tak mau berdebat

Dengan perbedaan pandangan itu, Sandiaga tidak mau berdebat lebih jauh dengan Jokowi. Menurut dia, perbedaan semacam itu hal yang wajar.

"Harga-harga itu naik turun. Ada yang naik ada yang turun. Saya tidak mau berdebat dengan Pak Presiden mengenai harga-harga," ujar Sandiaga di kawasan Tanjung Barat, kemarin.

Sebab, harga di tiap pasar bisa berbeda satu sama lain.

Dia tidak ingin membantah Jokowi. Namun, dia juga tidak bisa menafikan apa yang disampaikan oleh pedagang.

Sandiaga berpendapat ini justru menjadi tugas pemerintah untuk membuat harga menjadi stabil dan sama di setiap pasar.

Sandiaga mengatakan, dia dan calon presiden Prabowo Subianto akan melakukan itu jika menang dalam Pilpres 2019.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Menuju Istana 2019

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com