Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yusril Jadi Pengacara Jokowi, PBB Masih Buka Kemungkinan Dukung Prabowo

Kompas.com - 07/11/2018, 10:48 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang Afriansyah Ferry Noor mengatakan, partainya belum memutuskan dukungan pada Pemilihan Presiden 2019.

PBB masih membuka kemungkinan untuk mendukung baik calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Meskipun demikian, Yusril Ihza Mahendra yang merupakan Ketua Umum Partai Bulan Bintang telah menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf.

"Sekarang kami masih melihat kanan kiri ini yang mana yang baik untuk kami berikan dukungan," ujar Ferry ketika dihubungi, Rabu (7/11/2018).

Baca juga: Pilihan Yusril Terima Tawaran Jokowi Dinilai Lebih Strategis untuk PBB

Ferry mengatakan, partainya baru akan menentukan dukungan pada Pilpres 2019 akhir 2018.

PBB akan menggelar rapat koordinasi nasional untuk menampung aspirasi kader di bawah.

Setelah menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf, kata Ferry, Yusril tidak memberikan arahan apa-apa terkait arah dukungan partai.

Dia yakin Yusril akan membebaskan partai menentukan dukungan sesuai mekanismenya.

"Pak Yusril itu orangnya sangat bijaksana, dia tidak memaksakan kehendak beliau itu untuk partai," ujar Ferry.

Baca juga: Dari Yusril hingga Hary Tanoe, Mereka yang Berseberangan Kini Merapat ke Jokowi...

Ferry menyebutkan, partainya juga menghormati keputusan pribadi Yusril menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf.

"Beliau kan memang dikenal sebagai pengacara profesional," kata dia.

Kata Yusril soal dukungan PBB

Sebelumnya, pengacara Yusril Ihza Mahendra bersedia menerima tawaran menjadi kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Lalu, bagaimana dengan Partai Bulan Bintang yang dipimpin Yusril?

Yusril mengatakan, ia bersedia menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf atas tawaran Erick Thohir, yang merupakan Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: Yusril Jadi Pengacara Jokowi-Maruf, PBB Pastikan Belum Dukung Siapa pun

Namun, menurut Yusril, Erick Thohir sama sekali tak menyinggung soal dukungan PBB di pilpres saat membicarakan tawaran itu.

"Pak Erick bilang, 'Yang penting Pak Yusril-nya'. Masalah PBB sama sekali tidak disinggung dalam pembicaraan dengan Pak Erick," kata Yusril kepada Kompas.com, Senin (5/11/2018).

Menurut Yusril, PBB sampai saat ini belum memutuskan memberikan dukungan Jokowi-Ma'ruf atau Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

"Kalau memberi dukungan, sifatnya informal. Masalah itu akan dibahas dan diputuskan bulan Desember nanti dalam Rakornas PBB," kata Ketua Umum PBB ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com