Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilihan Yusril Terima Tawaran Jokowi Dinilai Lebih Strategis untuk PBB

Kompas.com - 07/11/2018, 09:23 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Yusril Ihza Mahendra menerima tawaran menjadi pengacara calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Padahal, Yusril sempat diajak bergabung ke barisan pendukung capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan, pihaknya sempat berkomunikasi dengan Yusril Ihza Mahendra.

Dahnil menilai, Yusril merupakan sosok yang potensial untuk diajak bergabung dalam barisan pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019.

Baca juga: Kubu Prabowo Hormati Keputusan Yusril Lebih Pilih Jadi Pengacara Jokowi

"Dengan semua pihak yang berpotensi pasti dibuka komunikasi. Namun, semua keputusan dan alasan membuat keputusan untuk mendukung tentu tergantung dari pribadi masing-masing, termasuk Pak Yusril," ujar Dahnil saat dihubungi, Selasa (6/11/2018).

Pada Pilpres 2014, Yusril merupakan kuasa hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Yusril selama ini juga kerap mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia juga tercatat sebagai kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melawan pemerintah.

Keuntungan bagi PBB

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengatakan, bergabung dengan Jokowi adalah pilihan yang menguntungkan bagi Yusril. Khususnya untuk partai yang dipimpinnya, Partai Bulan Bintang (PBB).

Meski pengacara profesional, menurut Hendri, keputusan Yusril juga berkaitan dengan kepentingan politik.

"Sebagai Ketua Umum PBB, bergabung dengan Jokowi lebih strategis," kata Hendri.

Baca juga: Dari Yusril hingga Hary Tanoe, Mereka yang Berseberangan Kini Merapat ke Jokowi...

Hendri mengatakan, Yusril pasti mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya, dampak elektoral yang bisa didapatkan PBB jika mendukung Jokowi-Ma'ruf.

Dalam berbagai survei, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf jelas lebih tinggi daripada Prabowo-Sandiaga.

"Pertimbangan lainnya kan PBB juga memang tidak siap menjadi oposisi dan baru kali ini saja jadi oposisi. Sebelumnya kan tidak pernah," kata Hendri.

"Win win solution

Selain itu, Hendri menilai, bagi Jokowi-Ma'ruf, kesediaan Yusril menjadi kuasa hukumnya juga akan memperkuat.

"Pasti Pak Jokowi-Maruf juga berhitung. Kan ada beberapa hal yang dijanjikan (Jokowi) yang belum terpenuhi, pasti dia butuh seorang pengacara tangguh yang bisa membela dia," kata Hendri.

Baca juga: Yusril Jadi Pengacara Jokowi-Maruf, PBB Pastikan Belum Dukung Siapa pun

Menurut Hendri, status Yusril yang merupakan pengacara Hizbut Tahrir Indonesia, ormas yang dilarang pemerintah, tidak terlalu berpengaruh pada Jokowi-Ma'ruf.

Dia yakin Yusril bisa menjawab hal ini.

"Jadi sama sama win-win ya. Pak Jokowi mendapatkan jasa profesional Pak Yusril, Yusril mendapat benefit lebih dari elektabilitas Pak Jokowi terutama untuk PBB," kata Hendri.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Timses Jokowi-Ma'ruf

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com