Yusril Jadi Pengacara Jokowi, PBB Masih Buka Kemungkinan Dukung Prabowo

PBB masih membuka kemungkinan untuk mendukung baik calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Meskipun demikian, Yusril Ihza Mahendra yang merupakan Ketua Umum Partai Bulan Bintang telah menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf.

"Sekarang kami masih melihat kanan kiri ini yang mana yang baik untuk kami berikan dukungan," ujar Ferry ketika dihubungi, Rabu (7/11/2018).

Ferry mengatakan, partainya baru akan menentukan dukungan pada Pilpres 2019 akhir 2018.

PBB akan menggelar rapat koordinasi nasional untuk menampung aspirasi kader di bawah.

Setelah menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf, kata Ferry, Yusril tidak memberikan arahan apa-apa terkait arah dukungan partai.

Dia yakin Yusril akan membebaskan partai menentukan dukungan sesuai mekanismenya.

"Pak Yusril itu orangnya sangat bijaksana, dia tidak memaksakan kehendak beliau itu untuk partai," ujar Ferry.

Ferry menyebutkan, partainya juga menghormati keputusan pribadi Yusril menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf.

"Beliau kan memang dikenal sebagai pengacara profesional," kata dia.

Kata Yusril soal dukungan PBB

Sebelumnya, pengacara Yusril Ihza Mahendra bersedia menerima tawaran menjadi kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Lalu, bagaimana dengan Partai Bulan Bintang yang dipimpin Yusril?

Yusril mengatakan, ia bersedia menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf atas tawaran Erick Thohir, yang merupakan Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf.

Namun, menurut Yusril, Erick Thohir sama sekali tak menyinggung soal dukungan PBB di pilpres saat membicarakan tawaran itu.

"Pak Erick bilang, 'Yang penting Pak Yusril-nya'. Masalah PBB sama sekali tidak disinggung dalam pembicaraan dengan Pak Erick," kata Yusril kepada Kompas.com, Senin (5/11/2018).

Menurut Yusril, PBB sampai saat ini belum memutuskan memberikan dukungan Jokowi-Ma'ruf atau Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

"Kalau memberi dukungan, sifatnya informal. Masalah itu akan dibahas dan diputuskan bulan Desember nanti dalam Rakornas PBB," kata Ketua Umum PBB ini.