Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Minta Ormas Ikut Aktif Atasi 4 Permasalahan Ini

Kompas.com - 06/11/2018, 11:39 WIB
Devina Halim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta organisasi kemasyarakatan (ormas) ikut aktif dalam mengatasi berbagai masalah di Indonesia.

Hal itu disampaikannya di hadapan perwakilan ormas-ormas dalam acara Forum Koordinasi Nasional Ormas dan Anugerah Ormas Award Tahun 2018, di Hotel Redtop, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (6/11/2018).

Masalah pertama yang disebutkan Tjahjo adalah radikalisme dan terorisme.

Baca juga: Wiranto Akan Pertemukan Instansi Pemerintah dan Ormas soal Pembakaran Bendera

"Saya kira 395.454 ormas tadi harus berani menentukan sikap siapa kawan, siapa lawan, perorangan kelompok golongan yang ingin mengacau NKRI, ingin memecah belah persatuan bangsa. Ini bukan tanggung jawab TNI saja, tapi tanggung jawab kita semua," kata Tjahjo.

Ia juga meminta ormas-ormas untuk merapatkan barisan dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan tingginya kasus narkoba.

Masalah ketiga, kata Tjahjo, adalah korupsi. Tjahjo meminta agar area rawan korupsi sangat diperhatikan sehingga tindak pidana korupsi tersebut dapat dicegah.

Baca juga: RUU Ormas Masuk Prolegnas Prioritas 2019

"Area rawan korupsi tolong dicermati dengan baik, satu perencanaan anggaran, kedua dana hibah dan dana bansos, ketiga berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah, keempat menyangkut pengadaan barang dan jasa, dan kelima menyangkut jual beli jabatan," ujar Tjahjo.

Terakhir, ia mengatakan, ketimpangan sosial di Indonesia juga masih tinggi. Misalnya, angka kematian ibu hamil, penyakit malaria, gizi buruk, dan sanitasi.

Oleh sebab itu, ia meminta ormas untuk turut aktif mengatasi masalah-masalah tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com