JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto akan memfasilitasi pertemuan antara sejumlah instansi pemerintah dan organisasi masyarakat Islam.
Pertemuan itu untuk membahas masalah pembakaran bendera di Garut, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
Hal itu dikatakan Wiranto seusai menemui perwakilan massa aksi 211 di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (2/11/2018).
"Masalah ini tidak bisa diselesaikan sepihak. Tidak bisa sekelompok menjustifikasi ini salah siapa, tidak bisa. Ini masalah umat Islam dan harus diselesaikan bersama," ujar Wiranto.
Baca juga: Wakapolri: Pembakar Bendera Sudah Diproses Dihukum, Kenapa Masih Demo?
Beberapa instansi yang akan dilibatkan, menurut Wiranto, seperti Kementerian Agama, Kepolisian dan Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, Wiranto akan mengundang sejumlah ormas Islam.
Menurut Wiranto, masalah tersebut tidak bisa diselesaikan secara sepihak. Pemerintah selaku pihak yang netral akan membahas masalah ini secara bersama-sama dan mendengarkan pendapat dari berbagai pihak.
Wiranto juga mengimbau agar semua pihak menahan diri dan tidak melakukan perbuatan yang bisa memecah belah persatuan. Pertentangan dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat.
"Masalah ini harus diselesaikan dengan ukhuwah islamiyah. Kami sepakat, jangan sampai sebabkan satu sama lain beda pendapat sampai merugikan bangsa," kata Wiranto.
Sebelumnya, massa berunjuk rasa di sekitaran Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Massa mengenakan atribut seperti bendera, ikat kepala, dan topi bertuliskan kalimat tauhid.
Baca juga: Ada Rencana Aksi Terkait Pembakaran Bendera, Gus Sholah Harap Itu yang Terakhir
Aksi itu diadakan terkait peristiwa pembakaran bendera saat peringatan Hari Santri Nasional, Senin (22/10/2018).
Pihak Polri telah menyebutkan, bendera yang dibakar itu merupakan bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Pembakaran bendera itu disebut dilakukan oleh oknum anggota Banser pada peringatan Hari Santri Nasional.