Wiranto Akan Pertemukan Instansi Pemerintah dan Ormas soal Pembakaran Bendera

Kompas.com - 02/11/2018, 18:36 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto dan perwakilan massa aksi 211 di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (2/11/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto dan perwakilan massa aksi 211 di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (2/11/2018).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto akan memfasilitasi pertemuan antara sejumlah instansi pemerintah dan organisasi masyarakat Islam.

Pertemuan itu untuk membahas masalah pembakaran bendera di Garut, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Hal itu dikatakan Wiranto seusai menemui perwakilan massa aksi 211 di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (2/11/2018).

"Masalah ini tidak bisa diselesaikan sepihak. Tidak bisa sekelompok menjustifikasi ini salah siapa, tidak bisa. Ini masalah umat Islam dan harus diselesaikan bersama," ujar Wiranto.

Baca juga: Wakapolri: Pembakar Bendera Sudah Diproses Dihukum, Kenapa Masih Demo?

Beberapa instansi yang akan dilibatkan, menurut Wiranto, seperti Kementerian Agama, Kepolisian dan Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, Wiranto akan mengundang sejumlah ormas Islam.

Menurut Wiranto, masalah tersebut tidak bisa diselesaikan secara sepihak. Pemerintah selaku pihak yang netral akan membahas masalah ini secara bersama-sama dan mendengarkan pendapat dari berbagai pihak.

Wiranto juga mengimbau agar semua pihak menahan diri dan tidak melakukan perbuatan yang bisa memecah belah persatuan. Pertentangan dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat.

"Masalah ini harus diselesaikan dengan ukhuwah islamiyah. Kami sepakat, jangan sampai sebabkan satu sama lain beda pendapat sampai merugikan bangsa," kata Wiranto.

Sebelumnya, massa berunjuk rasa di sekitaran Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Massa mengenakan atribut seperti bendera, ikat kepala, dan topi bertuliskan kalimat tauhid.

Baca juga: Ada Rencana Aksi Terkait Pembakaran Bendera, Gus Sholah Harap Itu yang Terakhir

Aksi itu diadakan terkait peristiwa pembakaran bendera saat peringatan Hari Santri Nasional, Senin (22/10/2018).

Pihak Polri telah menyebutkan, bendera yang dibakar itu merupakan bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pembakaran bendera itu disebut dilakukan oleh oknum anggota Banser pada peringatan Hari Santri Nasional.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Nasional
Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Nasional
Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Nasional
Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Nasional
Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Nasional
Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Nasional
Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Nasional
Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Nasional
Usulan Formasi Guru untuk Seleksi PPPK Diperpanjang hingga 31 Desember 2020

Usulan Formasi Guru untuk Seleksi PPPK Diperpanjang hingga 31 Desember 2020

Nasional
Pakar Imunisasi: Jika Beruntung Dapat Vaksin Covid-19, Jangan Ditolak

Pakar Imunisasi: Jika Beruntung Dapat Vaksin Covid-19, Jangan Ditolak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X