Wiranto Akan Pertemukan Instansi Pemerintah dan Ormas soal Pembakaran Bendera

Kompas.com - 02/11/2018, 18:36 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto dan perwakilan massa aksi 211 di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (2/11/2018).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto dan perwakilan massa aksi 211 di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (2/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto akan memfasilitasi pertemuan antara sejumlah instansi pemerintah dan organisasi masyarakat Islam.

Pertemuan itu untuk membahas masalah pembakaran bendera di Garut, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Hal itu dikatakan Wiranto seusai menemui perwakilan massa aksi 211 di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (2/11/2018).

"Masalah ini tidak bisa diselesaikan sepihak. Tidak bisa sekelompok menjustifikasi ini salah siapa, tidak bisa. Ini masalah umat Islam dan harus diselesaikan bersama," ujar Wiranto.

Baca juga: Wakapolri: Pembakar Bendera Sudah Diproses Dihukum, Kenapa Masih Demo?

Beberapa instansi yang akan dilibatkan, menurut Wiranto, seperti Kementerian Agama, Kepolisian dan Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, Wiranto akan mengundang sejumlah ormas Islam.

Menurut Wiranto, masalah tersebut tidak bisa diselesaikan secara sepihak. Pemerintah selaku pihak yang netral akan membahas masalah ini secara bersama-sama dan mendengarkan pendapat dari berbagai pihak.

Wiranto juga mengimbau agar semua pihak menahan diri dan tidak melakukan perbuatan yang bisa memecah belah persatuan. Pertentangan dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat.

"Masalah ini harus diselesaikan dengan ukhuwah islamiyah. Kami sepakat, jangan sampai sebabkan satu sama lain beda pendapat sampai merugikan bangsa," kata Wiranto.

Sebelumnya, massa berunjuk rasa di sekitaran Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Massa mengenakan atribut seperti bendera, ikat kepala, dan topi bertuliskan kalimat tauhid.

Baca juga: Ada Rencana Aksi Terkait Pembakaran Bendera, Gus Sholah Harap Itu yang Terakhir

Aksi itu diadakan terkait peristiwa pembakaran bendera saat peringatan Hari Santri Nasional, Senin (22/10/2018).

Pihak Polri telah menyebutkan, bendera yang dibakar itu merupakan bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pembakaran bendera itu disebut dilakukan oleh oknum anggota Banser pada peringatan Hari Santri Nasional.



Terkini Lainnya

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Nasional
Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Nasional
Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Nasional
Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional
Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Nasional

Close Ads X