Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Sekarang Saja Enggak Bisa Bayar Rumah Sakit, Bagaimana 5 Tahun Lagi?

Kompas.com - 04/11/2018, 15:08 WIB
Jessi Carina,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, kembali mengkritik soal tunggakan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit.

Prabowo mempertanyakan bagaimana kondisi lima tahun mendatang.

"Kalau negara kita terus saja seperti ini lima tahun lagi, saya mau tanya, sekarang saja enggak bisa bayar rumah sakit, bagaimana nanti lima tahun lagi?" ujar Prabowo dalam deklarasi dukungan Komando Ulama Pemenangan Prabowo Sandi (Koppasandi) di GOR Soemantri, Minggu (4/11/2018).

Baca juga: Jokowi Minta Dirut Rumah Sakit Tak Mengeluh Utang BPJS di Media

BPJS Kesehatan mengalami defisit keuangan. Tunggakan klaim rumah sakit di Indonesia terlambat dibayar oleh BPJS Kesehatan.

Prabowo menceritakan pertemuannya dengan seorang pengusaha di Semarang yang memiliki rumah sakit.

Pengusaha tersebut bercerita kepada Prabowo bahwa pemerintah menunggak Rp 110 miliar kepada rumah sakitnya.

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Suntik BPJS Rp 4,9 Triliun, tapi Masih Kurang...

Prabowo khawatir kondisi itu akan membuat orang sakit ditolak oleh rumah sakit.

"Dia mengatakan kepada saya, 'Pak Prabowo selama saya jadi pengusaha sudah 30 tahun, belum pernah keadaan separah sekarang'," ujar Prabowo.

Saat ini pemerintah sudah mencairkan dana talangan BPJS Kesehatan sebesar Rp 4,9 triliun.

Baca juga: Dirut: BPJS Kesehatan Berada Langsung di Bawah Presiden

Dana talangan sebesar Rp 4,9 triliun disiapkan pemerintah dari APBN yang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyediaan Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

BPJS Kesehatan telah memprediksi defisit mereka mencapai Rp 16,5 triliun hingga akhir tahun.

Adapun dana talangan kali ini berdasarkan tunggakan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit hingga Juli 2018.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com