Novel Baswedan: Kalau Presiden Takut Mengungkap, Saya Sangat Sedih

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menduga pihak kepolisian belum berani mengungkap kasus penyiraman air keras yang menimpanya. Novel pun bisa memaklumi jika hal itu benar terjadi dalam internal kepolisian.

"Saya pikir kalau pimpinan Polri takut mengungkap, itu ada wajarnya karena pimpinan Polri bisa diintervensi oleh politik dan lain-lain," ujar Novel dalam diskusi di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Kamis (1/11/2018).

Menurut Novel, kasus yang menimpanya bukan kasus pidana biasa. Oleh sebab itu, diperlukan peran aktif Presiden Joko Widodo untuk mendorong agar penegak hukum mengungkap kasus penyiraman air keras itu. 

Baca juga: Novel Baswedan: Bukan Hanya Saya yang Diserang di KPK

Bagi Novel, Presiden adalah sosok yang paling diharapkan untuk menuntaskan kasus yang membuat penglihatannya tak lagi sempurna itu. Dia mengaku kecewa apabila Jokowi bersikap takut seperti anggapannya kepada Polri.

"Pertanyaannya, kira-kira Presiden takut enggak mengungkap ini? Kalau Presiden takut mengungkap ini, saya sangat sedih," ujar Novel.

"Kenapa? Karena Presiden yang paling bisa kita harapkan dan yang memimpin bangsa ini," tambah dia.

Wajah Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal seusai menjalankan shalat subuh di masjid dekat kediamannya, pada 11 April 2017 lalu. Sejak saat itu, Novel fokus menjalani serangkaian operasi guna penyembuhan matanya.

Proses penyembuhan juga dilakukan di rumah sakit yang berada di Singapura.

Baca juga: Kata Novel Baswedan, Kasus Penyerangannya Sengaja Tak Diungkap

Menurut hasil diagnosis dokter yang merawatnya pada waktu itu, mata kiri Novel mengalami kerusakan 100 persen. Sementara, mata kanan Novel mengalami kerusakan 50 persen akibat air keras yang disiram ke matanya.

Sejumlah aktivisi antikorupsi sendiri telah mendesak Jokowi untuk membentuk tim independen dalam penanganan kasus tersebut.

Apalagi, kasus itu telah berlalu tanpa ada satu pun pelaku yang ditangkap polisi.