Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Politisi PAN, Semestinya Jokowi Tak Hanya Gratiskan Tol Suramadu

Kompas.com - 30/10/2018, 13:32 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang menggratiskan tarif tol Suramadu. Namun, ia menilai semestinya Jokowi tak hanya menggratiskan tol Suramadu, tetapi juga tol lainnya yang menjadi jalur utama pengiriman barang.

"Kalau mau lihat situasi arus lalu lintas dan arus barang sebenarnya daerah lain ada yang lebih padat. Misalnya tol Jagorawi, tol Merak-Jakarta kan sangat padat arus barangnya dan itu bisa membantu ekonomi rakyat kalau digratiskan," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/10/2018).

Ia meyakini ada muatan politik dari keputusan Jokowi yang menggratiskan tarif tol Suramadu. Apalagi, keputusan tersebut diambil saat mendekati Pilpres 2019. Pada Pilpres 2014, Prabowo unggul dari Jokowi di Madura.

Baca juga: 4 Fakta di Balik Jembatan Suramadu, Tarif Tol Gratis hingga Harapan Jokowi

Yandri pun meyakini masyarakat Madura tak terpengaruh dengan kebijakan penggratisan tol Suramadu.

"Tapi saya yakin Madura sudah cerdas dan paham, mereka tidak mau persoalan kepemimpinan nasional disandingkan hanya penggratisan jembatan Suramadu," kata Yandri.

"Insya Allah Prabowo-Sandiaga menang dan bisa meningkat perolehannya. Karena Sandiaga sudah ke sana. Prabowo nanti ke sana. Lalu ada beberapa pertemuan ulama menyatakan dukungan pada Prabowo. Jadi saya yakin Madura jadi lumbung suara Prabowo-Sandiaga," lanjut Yandri.

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah resmi membebaskan tarif tol Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) menjadi jembatan non tol di atas Jembatan Suramadu pada Sabtu (27/10/2018) sore.

Baca juga: Gratiskan Suramadu, Jokowi Mengaku Banyak Dapat Saran Tokoh Masyarakat

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi bercerita tentang masukan dan saran yang selama ini dilakukan para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Ikatan Keluarga Madura (Ikama) untuk mengkaji tarif biaya tol, baik untuk roda dua dan roda empat.

Menurut Jokowi, pada 2015 lalu, pihaknya menerima banyak masukan dan saran dari tokoh masyarakat, tokoh ulama, pemerintah daerah, dan Ikama agar sepeda motor digratiskan saat itu.

"Itu tahun 2015. Dan setelah kami hitung, kami kaji, kami gratiskan," ucap Jokowi.

Baca juga: Menurut Jokowi, Pendapatan Jembatan Suramadu Kecil

Kemudian, pada 2016, imbuh Jokowi, juga ada usulan dan masukan lagi supaya tarif tol untuk roda empat dipotong 50 persen.

"Dan kami juga putuskan pada 2016 lalu, (biaya tol kendaraan roda empat) dipotong separuh," jelasnya.

Tetapi, kata Jokowi,dari hasil perhitungan yang ia lihat, pemotongan tarif tol 50 persen itu dinilai belum memberi dampak pertumbuhan ekonomi kepada Madura.

"Dengan adanya usulan dan desakan dari tokoh-tokoh agama, ulama, kiai dan juga tokoh-tokoh masyarakat dari Ikama, pada hari ini saya memutuskan tol Suramadu akan menjadi jembatan non tol biasa," kata Jokowi disambut tepuk tangan meriah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com