Saat Aspirasi Warga Berujung Suap Wakil Rakyat...

88 anggota DPRD

Kasus ini semakin memperpanjang daftar anggota DPRD yang sudah dijerat KPK selama 2018. Setidaknya, sepanjang tahun ini, sudah ada 88 anggota DPRD yang ditetapkan sebagai tersangka.

Laode pun menyayangkan sikap anggota DPRD yang mudah diajak cawe-cawe oleh pengusaha untuk membela kepentingan mereka. Padahal, seharusnya anggota DPRD sebagai wakil rakyat di daerah bekerja untuk kepentingan rakyat yang diwakilinya.

Anggota DPRD juga harusnya bisa bertugas untuk mengawasi penyimpangan yang ada.

"KPK menyesalkan hal ini karena akan melemahkan fungsi krusial dari DPRD untuk melakukan check and balances," kata Laode.

Selain itu, Laode menegaskan, korupsi yang terjadi di sektor kehutanan, perkebunan dan lingkungan hidup sangat merugikan banyak pihak dan lingkungan itu sendiri.

Ia mengaku sudah pernah berkunjung ke Danau Sembuluh, yang merupakan tempat PT BAP membuang limbah sawit.

"Danau itu tadinya cantik sekali, bisa untuk olahraga air. Namun sekarang jadi rusak akibat ulah oknum birokrat," sesal Laode.

Baca juga: Tiga Petinggi Anak Usaha Sinar Mas jadi Tersangka Suap Anggota DPRD Kalteng

KPK berharap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa segera mengevaluasi izin usaha kelapa sawit yang dilakukan oleh PT BAP di sekitar Danau Sembuluh.

Lembaga antirasuah itu juga mengimbau kepada semua pihak, termasuk sektor swasta, untuk menjankan bisnis yang berintegritas, mengikuti peraturan yang ada dan mengurus semua perizinan dengan menghindari praktik suap menyuap.

"Termasuk kewajiban untuk memelihara kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem, praktik yang kerap diabaikan para para pelaku usaha di sektor sumber daya alam," kata Laode.