Jokowi Minta Kasus Pembakaran Bendera Diserahkan ke Polisi

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta masyarakat menyerahkan sepenuhnya kasus pembakaran bendera saat peringatan Hari Santri Nasional di Limbangan, Garut, Jawa Barat.

Polisi sudah mengamankan tiga orang yang diduga pelaku. 

"Serahkan ke kepolisian, sudah," kata Jokowi kepada wartawan usai menghadiri Trade Expo di ICE, BSD, Tangerang Selatan, Rabu (24/10/2018).

Baca juga: MUI Ajak Publik Maafkan Pelaku Pembakaran Bendera, Proses Hukum Tetap Jalan

Jokowi pun enggan berkomentar lebih jauh saat ditanya mengenai imbauannya kepada masyarakat soal kasus pembakaran bendera ini.

Sebab, sebelumnya Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto juga sudah menyampaikan pernyataannya ke media.

"Itu sudah disampaikan kemarin oleh Menkopolhukam, sudah," kata Jokowi.

Wiranto sebelumnya meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi terkait kasus pembakaran bendera ini.

"Saya harapkan kepada masyarakat agar tetap tenang, tidak terpengaruh berita-berita yang tidak benar," ujar Menko Polhukam Wiranto dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Hal itu disampaikan Wiranto seusai rapat koordinasi membahas peristiwa tersebut. Ikut hadir Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian, Jaksa Agung HM Prasetyo, pihak Kemendagri, Kemenkumham, MUI, dan PBNU.

Baca juga: GP Ansor Dukung Proses Hukum Terduga Pelaku Pembakaran Bendera

Wiranto mengatakan, setelah video pembakaran bendera dan ikat kepala tersebut beredar di media sosial, kasus tersebut kemudian membesar.

"Peristiwa tersebut telah berkembang meluas di media sosial dengan berbagai pendapat yang cenderung mengadu domba antarormas, bahkan antarumat bergama yang dapat menimbulkan prokontra di masyarakat," ujar Wiranto.

Wiranto kemudian mengungkapkan sejumlah hasil rapat koordinasi.

Wiranto mengatakan, pembakaran dilakukan akibat penggunaan kalimat tauhid dalam bendera ormas Hizbut Thahir Indonesia (HTI) yang sudah dilarang keberadaannya di Indonesia berdasarkan putusan pengadilan.