Caleg PKS Akan Disanksi jika Tak Kampanyekan Prabowo-Sandiaga

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, partainya akan memberikan sanksi bagi kader atau calon anggota legislatif yang tak ikut mengkampanyekan pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hidayat menegaskan bahwa keputusan untuk mengusung pasangan Prabowo-Sandiaga telah menjadi kebijakan partai yang harus dijalankan.

"Pasti ada, karena itu kan berarti kader tidak laksanakan putusan partai. Itu biasanya akan ada sanksinya," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/10/2018).

Baca juga: Hidayat Sebut PKS Tak Andalkan Coattail Effect dari Prabowo dan Sandiaga

Hidayat menjelaskan, setiap kader atau caleg yang tidak menjalankan kebijakan partai akan dikenakan teguran hingga tiga kali.

Jika kader yang bersangkutan masih melanggar, mekanisme berikutnya adalah sidang oleh Badan Penegak Disiplin Partai.

"(Sanksinya) mulai dari teguran sampai tiga kali teguran dan akan ada mekanisme berikutnya yang akan disidangkan melalui badan penegak disiplin partai," tuturnya.

"Intinya, caleg PKS tidak boleh hanya mengampanyekan dirinya sendiri saja, tapi juga partainya dan capres-cawapresnya," kata Hidayat.

Baca juga: Hidayat Nur Wahid: Saya Tak Pernah Dengar Ada Caleg PKS Kampanyekan Jokowi

Anggota Komisi I DPR itu pun memastikan seluruh caleg yang diusung oleh partainya berkomitmen untuk mengampanyekan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menurut Hidayat, tidak ada satu caleg pun yang menentang kebijakan partai dalam mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 mendatang.

"PKS ini partai kader, jadi kalau sudah diputuskan DPP biasanya akan jalan. Saya tidak pernah dengar ada satu caleg yang akan mengampanyekan Pak Jokowi, misalnya, atau kemudian menolak keputusan partai," kata Hidayat.