Caleg PKS Akan Disanksi jika Tak Kampanyekan Prabowo-Sandiaga

Kompas.com - 22/10/2018, 19:48 WIB
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/10/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/10/2018).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, partainya akan memberikan sanksi bagi kader atau calon anggota legislatif yang tak ikut mengkampanyekan pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hidayat menegaskan bahwa keputusan untuk mengusung pasangan Prabowo-Sandiaga telah menjadi kebijakan partai yang harus dijalankan.

"Pasti ada, karena itu kan berarti kader tidak laksanakan putusan partai. Itu biasanya akan ada sanksinya," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/10/2018).

Baca juga: Hidayat Sebut PKS Tak Andalkan Coattail Effect dari Prabowo dan Sandiaga

Hidayat menjelaskan, setiap kader atau caleg yang tidak menjalankan kebijakan partai akan dikenakan teguran hingga tiga kali.

Jika kader yang bersangkutan masih melanggar, mekanisme berikutnya adalah sidang oleh Badan Penegak Disiplin Partai.

"(Sanksinya) mulai dari teguran sampai tiga kali teguran dan akan ada mekanisme berikutnya yang akan disidangkan melalui badan penegak disiplin partai," tuturnya.

"Intinya, caleg PKS tidak boleh hanya mengampanyekan dirinya sendiri saja, tapi juga partainya dan capres-cawapresnya," kata Hidayat.

Baca juga: Hidayat Nur Wahid: Saya Tak Pernah Dengar Ada Caleg PKS Kampanyekan Jokowi

Anggota Komisi I DPR itu pun memastikan seluruh caleg yang diusung oleh partainya berkomitmen untuk mengampanyekan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menurut Hidayat, tidak ada satu caleg pun yang menentang kebijakan partai dalam mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 mendatang.

"PKS ini partai kader, jadi kalau sudah diputuskan DPP biasanya akan jalan. Saya tidak pernah dengar ada satu caleg yang akan mengampanyekan Pak Jokowi, misalnya, atau kemudian menolak keputusan partai," kata Hidayat.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasien Positif Covid-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 29 Orang

Pasien Positif Covid-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 29 Orang

Nasional
WNI di Arab Saudi Diimbau Gunakan Jalur Resmi untuk Pulang ke Tanah Air

WNI di Arab Saudi Diimbau Gunakan Jalur Resmi untuk Pulang ke Tanah Air

Nasional
ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos selama Pandemi Lebih Terpusat

ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos selama Pandemi Lebih Terpusat

Nasional
UPDATE 3 Juni: Tambah 12 Orang, Total 990 Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 3 Juni: Tambah 12 Orang, Total 990 Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Nasional
Dana Bansos selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Dana Bansos selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Nasional
Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Nasional
Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Nasional
Pemerintah Diminta Bersikap atas Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Pemerintah Diminta Bersikap atas Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Nasional
Presiden Jokowi Bertemu Tokoh Lintas Agama Bahas Penanganan Covid-19

Presiden Jokowi Bertemu Tokoh Lintas Agama Bahas Penanganan Covid-19

Nasional
Tercorengnya Wajah Demokrasi di Indonesia...

Tercorengnya Wajah Demokrasi di Indonesia...

Nasional
Saat Pemerintah Harus Ambil Keputusan Pahit Soal Pemberangkatan Haji

Saat Pemerintah Harus Ambil Keputusan Pahit Soal Pemberangkatan Haji

Nasional
Total 27.549 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Kerentanan Anak terhadap Penularan Virus

Total 27.549 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Kerentanan Anak terhadap Penularan Virus

Nasional
Batalnya Pemberangkatan Haji Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Batalnya Pemberangkatan Haji Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA: Anak-anak Harus Jadi Perhatian Bersama selama Penanganan Pandemi Covid-19

Kementerian PPPA: Anak-anak Harus Jadi Perhatian Bersama selama Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X