Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Persilakan Bawaslu Panggil 11 Kepala Daerah Pendukung Jokowi

Kompas.com - 17/10/2018, 10:32 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak mempersoalkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berencana mengklarifikasi kepala daerah yang menyatakan dukungannya kepada Joko Widodo pada Pilpres 2019 mendatang.

"Saya kira enggak ada masalah kalau Bawaslu memanggil teman-teman kepala daerah. Ya dijawab saja. Hadir saja," ujar Tjahjo di Kompleks Istana Presiden, Selasa (16/10/2018).

Kebijakan itu, menurut Tjahjo, bukan berarti Bawaslu berat sebelah. Sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, kebijakan Bawaslu itu pun dilakukan hanya untuk memastikan bahwa pilihan politik kepala daerah itu tidak sampai berdampak pada pelanggaran aturan.

Baca juga: Kepala Daerah di Riau Dukung Jokowi-Maruf, Dipanggil Bawaslu hingga Siapkan 120 Pengacara

Tjahjo juga mengatakan bahwa publik jangan langsung menjustifikasi kebijakan Bawaslu tersebut sebagai sebuah pelanggaran yang dilakukan para kepala daerah pendukung Jokowi.

Tjahjo yakin kepala daerah yang sudah menyatakan diri mendukung Jokowi dua periode itu mengerti batas-batas peraturan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

"Karena apa pun, pegangan mereka adalah undang-undang, PKPU, serta hal-hal yang sudah menjadi kesepakatan oleh Bawaslu. Begitu saja. Kita ikuti semua aturan, semua PKPU, termasuk semua aturan yang disepakati Bawaslu," ujar Tjahjo.

Diberitakan, Bawaslu Provinsi Riau akan melakukan pemanggilan terhadap gubernur Riau terpilih dan wakilnya serta kepala daerah yang mendeklarasikan kemenangan untuk capres Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan kepada Kompas.com, Rabu (10/10/2018).

Baca juga: Jadwal Pemeriksaan 11 Kepala Daerah yang Deklarasi Dukung Capres Jokowi

Langkah pemanggilan tersebut diputuskan setelah melalui pembahasan dalam Rapat Pleno Bawaslu Riau pada Rabu malam.

"Kita sudah melakukan rapat pleno terkait gubernur terpilih dan bupati/wali kota se-Riau yang menandatangani pernyataan dukungan kepada salah satu capres/cawapres pemilu tahun 2019," ujar Rusidi.

Dia mengatakan, pemanggilan gubernur terpilih serta beberapa orang bupati dan wali kota akan dilakukan pekan depan.

Kompas TV Presiden Joko Widodo mengapresiasi TNI dalam penanganan bencana alam.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com