Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beras-isasi, Kebijakan Masa Lalu yang Berdampak hingga Sekarang

Kompas.com - 16/10/2018, 19:56 WIB
Luthfia Ayu Azanella,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Hari ini, Selasa (16/10/2018), diperingati sebagai Hari Pangan Sedunia. Pemerataan dan ketersediaan pangan menjadi isu paling mendasar untuk diperhatikan.

Namun belakangan, ketersediaan bahan makanan pokok di Indonesia, tidak dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri saja. Pemerintah melakukan impor beras untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Sejatinya, masyarakat Indonesia merupakan sekumpulan manusia dengan keanekaragaman di segala sisi. Tidak hanya suku dan agama, perbedaan itu juga terdapat pada ragam bahan konsumsi pokoknya.

Masyarakat Papua dan Maluku misalnya, kita kenal sebagai konsumen sagu. Kemudian masyarakat Nusa Tenggara mereka biasa mengonsumsi Jagung dan Sorgum. Adapula masyarakat Sulawesi Utara yang menjadikan pisang gapi sebagai makanan pokok, dan lain sebagainya.

Semua bahan pangan itu memiliki kandungan karbohidrat yang sepadan dengan beras, untuk memenuhi kebutuhan asupan gizi tubuh sehari-hari.

Akan tetapi, program beras-isasi yang dikeluarkan Pemerintah Soeharto sedikit banyak mengubah konsumsi bahan pangan pokok masyarakat semula beragam, menjadi satu jenis, yakni beras.

Selain itu, kebijakan ini juga mematikan eksistensi bahan pangan lokal yang sebelumnya berkembang subur di daerah-daerah, karena peminatnya menurun.

Sebagian besar masyarakat Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utamanya, entah dia berasal dari Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan lain sebagainya.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan), Agung Hendriadi, jumlah konsumen beras di Indonesia masih melebihi yang jumlah wajar.

"Berdasarkan data pola konsumsi menunjukkan bahwa beras atau nasi masih mendominasi porsi menu konsumsi masyarakat hingga 60 persen, idealnya maksimal 50 persen agar masyarakat dapat hidup lebih sehat, aktif, dan produktif," kata Agung sebagaimana tertulis di laman Kementan.

Ia berharap pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi dan produksi bahan pangan lokal yang saat ini kurang diminati oleh masyarakat semenjak program beras-isasi diberlakukan.

Data BPS tentang konsumsi beberapa bahan maanan pokok di Indonesia sejak 2007-2017.BPS Data BPS tentang konsumsi beberapa bahan maanan pokok di Indonesia sejak 2007-2017.

Di lain sisi, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya penurunan jumlah konsumsi beras di masyarakat, meskipun penurunan itu terjadi dalam angka yang kurang signifikan.

Pada 2007 konsumsi beras masyarakat Indonesia ada di angka 1,740 kilogram per kapita per minggunya. Sementara, pada 10 tahun kemudian, yaitu 2017, angka itu turun hanya sebesar 0,169 menjadi 1,571 kilogram per kapita per minggu.

Sejauh ini, beras masih menjadi bahan pokok yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Angka ini jauh di atas jagung dan ketela yang angkanya di bawah 0,2 kilogram.

Ilustrasi. Petani memanen sorgum.KOMPAS/ADI SUCIPTO Ilustrasi. Petani memanen sorgum.

Meskipun demikian, upaya penggalakan kembali bahan pangan lokal mulai terlihat, salah satunya di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com