Kompas.com - 16/10/2018, 19:56 WIB
Ilustrasi beras KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGIlustrasi beras

KOMPAS.com – Hari ini, Selasa (16/10/2018), diperingati sebagai Hari Pangan Sedunia. Pemerataan dan ketersediaan pangan menjadi isu paling mendasar untuk diperhatikan.

Namun belakangan, ketersediaan bahan makanan pokok di Indonesia, tidak dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri saja. Pemerintah melakukan impor beras untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Sejatinya, masyarakat Indonesia merupakan sekumpulan manusia dengan keanekaragaman di segala sisi. Tidak hanya suku dan agama, perbedaan itu juga terdapat pada ragam bahan konsumsi pokoknya.

Masyarakat Papua dan Maluku misalnya, kita kenal sebagai konsumen sagu. Kemudian masyarakat Nusa Tenggara mereka biasa mengonsumsi Jagung dan Sorgum. Adapula masyarakat Sulawesi Utara yang menjadikan pisang gapi sebagai makanan pokok, dan lain sebagainya.

Semua bahan pangan itu memiliki kandungan karbohidrat yang sepadan dengan beras, untuk memenuhi kebutuhan asupan gizi tubuh sehari-hari.

Akan tetapi, program beras-isasi yang dikeluarkan Pemerintah Soeharto sedikit banyak mengubah konsumsi bahan pangan pokok masyarakat semula beragam, menjadi satu jenis, yakni beras.

Selain itu, kebijakan ini juga mematikan eksistensi bahan pangan lokal yang sebelumnya berkembang subur di daerah-daerah, karena peminatnya menurun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebagian besar masyarakat Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utamanya, entah dia berasal dari Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan lain sebagainya.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan), Agung Hendriadi, jumlah konsumen beras di Indonesia masih melebihi yang jumlah wajar.

"Berdasarkan data pola konsumsi menunjukkan bahwa beras atau nasi masih mendominasi porsi menu konsumsi masyarakat hingga 60 persen, idealnya maksimal 50 persen agar masyarakat dapat hidup lebih sehat, aktif, dan produktif," kata Agung sebagaimana tertulis di laman Kementan.

Ia berharap pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi dan produksi bahan pangan lokal yang saat ini kurang diminati oleh masyarakat semenjak program beras-isasi diberlakukan.

Data BPS tentang konsumsi beberapa bahan maanan pokok di Indonesia sejak 2007-2017.BPS Data BPS tentang konsumsi beberapa bahan maanan pokok di Indonesia sejak 2007-2017.

Di lain sisi, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya penurunan jumlah konsumsi beras di masyarakat, meskipun penurunan itu terjadi dalam angka yang kurang signifikan.

Pada 2007 konsumsi beras masyarakat Indonesia ada di angka 1,740 kilogram per kapita per minggunya. Sementara, pada 10 tahun kemudian, yaitu 2017, angka itu turun hanya sebesar 0,169 menjadi 1,571 kilogram per kapita per minggu.

Sejauh ini, beras masih menjadi bahan pokok yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Angka ini jauh di atas jagung dan ketela yang angkanya di bawah 0,2 kilogram.

Ilustrasi. Petani memanen sorgum.KOMPAS/ADI SUCIPTO Ilustrasi. Petani memanen sorgum.

Meskipun demikian, upaya penggalakan kembali bahan pangan lokal mulai terlihat, salah satunya di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.

Di sana, Kompas.com pernah menjumpai sejumlah komunitas mulai menanam, memproduksi, dan melakukan inovasi pengolahan bahan pangan pokok mereka berupa biji sorgum.

Biji sorgum mereka olah menjadi berbagai bentuk panganan, misalnya dijadikan makanan kecil seperti keripik.

.

.

.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Nasional
Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Nasional
4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

Nasional
Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Nasional
KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

Nasional
Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Nasional
Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Nasional
Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Nasional
Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.