Komnas HAM Siap Gelar Mediasi Warga yang Tolak Pembangunan Bandara Kulon Progo

Kompas.com - 16/10/2018, 16:04 WIB
Warga menangis ketika berlangsung penggusuran rumah warga yang bertahan di lahan pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport. KOMPAS.com/Dani JWarga menangis ketika berlangsung penggusuran rumah warga yang bertahan di lahan pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) siap menggelar mediasi antara Paguyuban Warga Menolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP) dengan PT Angkasa Pura I (Persero) dan pemerintah daerah setempat untuk menyelesaikan persoalan lahan yang akan dijadikan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo.

Mediasi tersebut karena ada penolakan dari sejumlah warga yang lahannya masuk dalam proyek pembangunan bandara, dan memilih untuk tetap bertahan di lokasi proyek.

Mereka yang memilih untuk tetap tinggal, menghuni Masjid Al-Hidayah dan tenda-tenda di sekitar proyek. Tercatat, jumlahnya mencapai 18 KK.

Baca juga: Luhut: Masyarakat Sekitar Bandara Kulon Progo Jangan Hanya Dijadikan Security

Sementara, yang belum mengambil konsinyasi tercatat mencapai 138 KK, dan yang menolak pembangunan bandara berjumlah 68 KK atau 223 jiwa.

"Pada prinsipnya, kami mau memediasi. Baik secara eksplisit maupun implisit, kami meminta untuk menyiapkan diri dalam mediasi," kata Komisioner Mediasi Komnas HAM Munafrizal Manan di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/10/2018).

Menurut Munafrizal, pihak-pihak terkait telah setuju untuk melakukan mediasi.

Komnas HAM saat ini tengah menunggu waktu yang disepakati untuk pelaksanaan mediasi tersebut.

Baca juga: Bangun Bandara Kulon Progo, Menhub Pastikan Tak Ada Pelanggaran HAM

Munafrizal mengatakan, Komnas HAM berharap para pihak dapat hadir dan menyiapkan diri dalam mediasi, serta memberikan alternatif atau solusi yang bisa diterima seluruh pihak.

"Pemprov DIY sudah sepakat, Angkasa Pura sudah sepakat, warga akan rapat sore ini. Pokoknya sudah oke mediasi pertemuan dengan seluruh pihak," kata Munafrizal.

Penyelesaian melalui mekanisme mediasi, kata dia, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kondisi yang kondusif bagi peningkatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM, serta mencegah terjadinya pelanggaran HAM sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

.

.

.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ronny Sompie: Imigrasi Tak Pernah Terbitkan Pencekalan Rizieq Shihab

Ronny Sompie: Imigrasi Tak Pernah Terbitkan Pencekalan Rizieq Shihab

Nasional
Sandiaga Klaim PKS Akan Putuskan Cawagub DKI dari 4 Nama yang Diajukan Gerindra

Sandiaga Klaim PKS Akan Putuskan Cawagub DKI dari 4 Nama yang Diajukan Gerindra

Nasional
Bambang Soesatyo Akan Temui Surya Paloh Bahas Amendemen Terbatas UUD 1945

Bambang Soesatyo Akan Temui Surya Paloh Bahas Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
KPK Panggil Kembali Anak Yasonna Laoly Senin Depan

KPK Panggil Kembali Anak Yasonna Laoly Senin Depan

Nasional
Komisi I DPR: Menlu Tak Pernah Kirim Surat Pencekalan Rizieq Shihab ke Saudi

Komisi I DPR: Menlu Tak Pernah Kirim Surat Pencekalan Rizieq Shihab ke Saudi

Nasional
Bertemu Dubes Arab Saudi, Prabowo Tak Bahas Rizieq Shihab

Bertemu Dubes Arab Saudi, Prabowo Tak Bahas Rizieq Shihab

Nasional
Perludem Usulkan Pembiayaan Partai Politik oleh Negara

Perludem Usulkan Pembiayaan Partai Politik oleh Negara

Nasional
Soal Rizieq, Sandiaga Yakin Ada Solusi Setelah Prabowo-Jokowi Bersatu

Soal Rizieq, Sandiaga Yakin Ada Solusi Setelah Prabowo-Jokowi Bersatu

Nasional
Ketua MPR: PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

Ketua MPR: PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

Nasional
Ketua MPR: Tiga Parpol Belum Sepakat Amendemen Terbatas UUD 1945

Ketua MPR: Tiga Parpol Belum Sepakat Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Pilkada Tak Langsung Dinilai Tak Selesaikan Masalah jika Parpol Tak Berbenah

Pilkada Tak Langsung Dinilai Tak Selesaikan Masalah jika Parpol Tak Berbenah

Nasional
Saat Jokowi Terkesan dengan Foto Dirinya Gendong Anak Papua 

Saat Jokowi Terkesan dengan Foto Dirinya Gendong Anak Papua 

Nasional
Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

Nasional
Situs CPNS Sempat Sulit Diakses, Ini Penjelasan Menpan RB...

Situs CPNS Sempat Sulit Diakses, Ini Penjelasan Menpan RB...

Nasional
Dirjen Imigrasi Sebut 'Surat Pencekalan' Rizieq Shihab Samar-samar dan Tak Jelas

Dirjen Imigrasi Sebut 'Surat Pencekalan' Rizieq Shihab Samar-samar dan Tak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X