Di Ajang Nexticorn, Kemenkominfo Incar Investasi Start Up dari Korea dan Jepang

Kompas.com - 13/10/2018, 14:28 WIB
Salah satu sesi diskusi panel dalam Nexticorn International Convention di Kuta, Bali, Sabtu (13/10/2018).KOMPAS.com/ARDITO RAMADHAN D Salah satu sesi diskusi panel dalam Nexticorn International Convention di Kuta, Bali, Sabtu (13/10/2018).

KUTA, KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kemenkominfo) mengincar pendanaan untuk perusahaan start up lokal dari pemodal asal Korea dan Jepang dalam Nexticorn International Convention di Kuta, Bali, Sabtu (13/10/2018).

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, dirinya sudah mengunjungi Jepang dan bertemu sejumlah perusahaan modal ventura di sana.

"Saya bulan kemarin itu conduct roadshow di Jepang. Saya ke Tokyo bertemu dengan 28 venture capitals. Karena apa, kita sekarang sasar venture capitals dari Jepang dari Korea," kata Rudiantara di sela-sela kegiatan Nexticorn International Convention, Sabtu (13/10/2018).

Rudiantara menuturkan, hal itulah yang membuat investor-investor yang diundang dalam Nexticorn International Convention hanya berasal dari 13 negara.

Baca juga: Menkominfo: Soal Regulasi Start Up, The Best Regulation is Less Regulation

"Jadi tidak terlalu luas ke mana-mana dan fokus di investor yang memang mau mencari start up di Indonesia dan mau mencari calon-calon unicorn," ujarnya.

Rudiantara menambahkan, investor-investor yang dihadirkan dalam Nexticorn International Convention adalah investor yang telah siap berinvestasi.

"Dan mereka itu levelnya principal, jadi bukan orang yang dengerin. Orang yang ambil keputusan, ok saya invest berapa," kata Rudiantara.

Akhir pekan ini, Kemenkominfo menggelar Nexticorn Intenational Convention di Kuta, Bali, guna mempertemukan start up lokal dengan para calon investor

Terdapat 88 perusahaan modal ventura dan 70 start up lokal terpilih yang mengikuti kegiatan tersebut.



Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X