Menkominfo: Soal Regulasi Start Up, The Best Regulation is Less Regulation

Kompas.com - 13/10/2018, 14:24 WIB
Menkominfo Rudiantara memberikan keterangan kepada wartawan di sela-sela Nexticorn International Convention, Kuta, Bali, Sabtu (13/10/2018).KOMPAS.com/ARDITO RAMADHAN D Menkominfo Rudiantara memberikan keterangan kepada wartawan di sela-sela Nexticorn International Convention, Kuta, Bali, Sabtu (13/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, pendirian perusahaan start up di Indonesia harus dipermudah dari sisi regulasinya.

Rudiantara pun menyebut regulasi terkait pendirian start up di Indonesia telah dan akan disederhanakan.

"Kalau regulasi justru menurut saya, the best regulation is less regulation. Kalau nggak perlu izin nggak usah ketemu saya," kata Rudiantara dalam Nexticorn International Convention di Kuta, Bali, Sabtu (13/10/2018).

Rudiantara menuturkan, dirinya sudah menyederhanakan regulasi yang sebelumnya berjumlah 36 izin menjadi 5 izin.

Baca juga: Menkominfo Dorong Investasi di Start Up Edukasi dan Kesehatan

Menurutnya, izin mesti disederhanakan karena perusahaan start up sekecil apapun bisa menghasilkan lapangan kerja yang cukup banyak.

"Pokoknya semua harus dimudahkan karena begitu jadi start up masih seed capital mulai rekrut office boy kek, sekretaris, kek. Itu jadi membuka lapangan pekerjaan," ujar Rudiantara.

Di samping itu, ia juga mendorong para investor berinvestasi di perusahaan start up lokal. Sebab, Indonesia mempunyai pasar yang besar yang bisa menjadi pertimbangan sebelum melebarkan sayap ke negara lain.

"Jangan lupa, dari 600 juta penduduk Asean, itu 263 atau 264 jutanya ada di Indonesia. Jadi kalau menang di Indonesia lebih mudah masuknya di negara-negara lain," katanya.

Akhir pekan ini, Kemenkominfo menggelar Nexticorn Intenational Convention di Kuta, Bali, guna mempertemukan start up lokal dengan para calon investor.

Terdapat 88 perusahaan modal ventura dan 70 start up lokal terpilih yang mengikuti kegiatan tersebut.



Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X